JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah tetap berjalan selama bulan Ramadhan 2026. Namun, pelaksanaannya akan mengalami penyesuaian, baik dari sisi menu maupun mekanisme distribusi, guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Penyesuaian ini dilakukan agar tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat, tetap tercapai tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah Ramadhan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa perubahan menu merupakan bagian dari strategi adaptif program MBG. Menu yang disiapkan akan lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa.
“Ya contohnya ya untuk bulan puasa nih, kurma, telur rebus, telur asin atau telur pindang, buah, susu, abon,” kata Dadan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/01/2026).
Perubahan tidak hanya menyentuh jenis makanan, tetapi juga sistem distribusinya, terutama bagi anak-anak sekolah di wilayah yang mayoritas penduduknya menjalankan puasa. Pola pembagian makanan akan diatur agar lebih relevan dengan waktu konsumsi saat berbuka.
“Untuk anak sekolah, di daerah yang mayoritas puasa, itu akan dibagikan di siang hari pada saat anak sekolah untuk dibawa pulang untuk menjadi menu pada saat buka,” kata Dadan.
Kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan kontekstual dalam pelaksanaan MBG, yang tidak menerapkan satu skema seragam untuk seluruh wilayah. Di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak menjalankan puasa, layanan MBG tetap berjalan seperti hari-hari biasa.
“Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan normal,” imbuh dia.
Sementara itu, kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap mendapatkan layanan MBG tanpa perubahan mekanisme. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan kesinambungan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, terlepas dari penyesuaian yang dilakukan selama bulan Ramadhan.
Penyesuaian juga dilakukan pada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di lingkungan pondok pesantren. Dadan menegaskan bahwa perubahan lebih bersifat pada waktu pelayanan, bukan jenis makanan yang disajikan.
“Namun, menu makanan yang disajikan untuk para santri di pesantren tetap sama seperti sebelum puasa, bukan makanan kering. Untuk SPPG yang ada di pesantren, karena penerima manfaatnya lokal, nanti pelayanannya geser ke sore hari dengan makanan normal,” jelasnya.
Dari sisi kebijakan nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan penuh selama Ramadhan, hanya dilakukan penyesuaian teknis.
“Kita tadi sudah memutuskan, pelaksanaan MBG bulan Ramadhan tetap berjalan karena anak sekolah masuk, diberikan makanannya yang kering. Untuk yang muslim, yang berpuasa, dikasih makannya kering,” kata Zulhas.
“Sekolah-sekolah yang tidak berpuasa, seperti biasa. Balita, ibu hamil juga seperti biasa,” ujar dia.
Secara makro, MBG merupakan program berskala besar yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 268 triliun, ditambah dana cadangan (standby fund) senilai Rp 67 triliun. Anggaran tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjadikan pemenuhan gizi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Dengan pendekatan adaptif selama Ramadhan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual masyarakat dan kebutuhan dasar pemenuhan gizi. Penyesuaian menu dan distribusi MBG tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kebijakan sosial yang sensitif terhadap konteks budaya dan keagamaan, sekaligus menjaga keberlanjutan program sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.