JAKARTA – Aksi massa buruh di depan kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta Pusat, Jumat (30/01/2026), menandai menguatnya tekanan publik terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina. Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja menyuarakan penolakan terhadap keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace, yang dinilai berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, secara terbuka menyampaikan tuntutan agar pemerintah Indonesia menarik diri dari keanggotaan tersebut. Ia menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace berisiko menempatkan Indonesia dalam satu forum dengan Israel, yang selama ini tidak diakui oleh Indonesia sebagai negara sah di wilayah Palestina.
“Yang pertama adalah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau kita kenal dengan Board of Peace Gaza,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, di depan kantor PBB Indonesia, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/01/2026).
“Bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza akan membuat Indonesia duduk bersama dengan Israel, negara penjajah bangsa Palestina, yang dari semenjak Indonesia merdeka tidak pernah mengakui keberadaan Israel di negara Palestina,” ujarnya.
Dalam pandangan massa buruh, keberadaan Board of Peace juga dinilai problematis karena tidak melibatkan Palestina sebagai pihak utama yang terdampak konflik. Said Iqbal menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan internasional dan semangat anti-penjajahan yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia.
“Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat ini tidak melibatkan bangsa Palestina. Mau nggak Indonesia, andaikan, sekali lagi saya bilang andaikan, ketika Perjanjian Meja Bundar dengan bangsa penjajag Belanda sekitar tahun 1946-an, di mana bangsa Amerika mengundang Belanda tapi tidak mengundang bangsa Indonesia di dalam perjanjian meja bundar tersebut untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia? Tentu bangsa Indonesia tidak mau,” katanya.
Dari perspektif gerakan buruh, dukungan terhadap Palestina tidak hanya dimaknai sebagai solidaritas kemanusiaan, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan global melawan kolonialisme dan penindasan. Oleh karena itu, mereka menegaskan dukungan terhadap peran PBB sebagai lembaga internasional yang sah dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Kami mendukung perdamaian dan kemerdekaan bangsa Palestina atas prakarsa dan kerja PBB, bukan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump. Oleh karena itu, kami bersama PBB berdiri untuk kemerdekaan dan perdamaian bangsa Palestina, khususnya perdamaian di Gaza,” imbuhnya.
“Yang ketiga, merdekakan bangsa Palestina. Karena tujuan utama dibentuknya PBB adalah setiap negara lepas dari penjajahan. Bukan hanya perdamaian di Gaza, tapi bangsa Palestina harus merdeka,” katanya.
Aksi ini juga memperlihatkan transformasi gerakan buruh yang tidak hanya bergerak dalam isu ketenagakerjaan, tetapi juga aktif dalam isu geopolitik dan solidaritas internasional. Massa buruh datang dengan atribut organisasi masing-masing, membawa bendera Palestina, serta spanduk tuntutan yang mencerminkan keberpihakan pada perjuangan kemerdekaan Palestina.
Said Iqbal menyatakan bahwa tekanan politik akan terus ditingkatkan apabila aspirasi tersebut tidak direspons pemerintah. Ia menyampaikan ancaman mobilisasi aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar sebagai bentuk konsistensi gerakan buruh dalam mengawal isu Palestina.
“Kita akan melakukan aksi yang lebih besar bilamana pemerintah Indonesia tidak mendengarkan aspirasi kaum buruh yang dibawakan oleh Partai Buruh,” kata Said Iqbal.
Aksi di kawasan MH Thamrin tersebut juga sempat berdampak pada kepadatan lalu lintas, menunjukkan bahwa isu internasional seperti konflik Gaza telah menjadi perhatian publik luas di dalam negeri. Fenomena ini mencerminkan bahwa solidaritas terhadap Palestina tidak hanya menjadi isu diplomasi negara, tetapi juga telah menjadi bagian dari gerakan sosial masyarakat Indonesia lintas sektor, termasuk komunitas buruh. []
Diyan Febriana Citra.