WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat resmi memasuki fase penutupan sebagian (partial shutdown) pada Sabtu (31/01/2026) setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait pengesahan anggaran tahun fiskal 2026 hingga batas waktu tengah malam. Kondisi ini menandai kembali terhentinya sebagian aktivitas pemerintahan federal akibat kebuntuan politik yang belum menemukan titik temu.
Penutupan sebagian ini tidak hanya dipicu oleh perbedaan pandangan soal alokasi anggaran, tetapi juga diperparah oleh meningkatnya ketegangan politik nasional. Situasi semakin memanas setelah dua demonstran tewas di Minneapolis akibat tembakan agen imigrasi federal, yang memicu kemarahan dari Partai Demokrat dan berdampak langsung pada gagalnya pembahasan tambahan dana untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS).
Kritik keras datang dari jajaran pimpinan Partai Demokrat di Senat. Wakil Pemimpin Minoritas Senat, Dick Durbin, menyampaikan kecaman terbuka terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial.
“Alih-alih memburu penyelundup narkoba, predator anak, dan pelaku perdagangan manusia, pemerintahan Trump justru menyia-nyiakan sumber daya dengan menargetkan demonstran damai di Chicago dan Minneapolis,” tulis Dick Durbin, seperti diberitakan AFP. Ia melanjutkan, “Pemerintahan ini terus membuat warga Amerika semakin tidak aman.”
Akibat kegagalan pengesahan anggaran tersebut, sekitar tiga perempat operasional pemerintah federal terdampak. Sejumlah lembaga di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pertahanan, mulai menjalankan prosedur penghentian layanan sementara sesuai protokol penutupan pemerintahan. Aktivitas administratif, layanan publik, dan program sosial di sejumlah negara bagian pun berpotensi terganggu.
Meski demikian, para pemimpin Kongres dari kedua partai menilai bahwa gangguan ini kemungkinan tidak akan berlangsung lama. Senat telah meloloskan paket anggaran sementara yang membiayai sebagian besar lembaga federal hingga September, serta menyediakan dana darurat selama dua pekan untuk menjaga operasional DHS. Langkah ini diambil sambil proses negosiasi kebijakan imigrasi terus dilanjutkan di tingkat legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dijadwalkan kembali bersidang pada Senin (02/02/2026) dan diperkirakan segera membahas serta meratifikasi kesepakatan tersebut. Jika disetujui, pendanaan pemerintah federal berpeluang dipulihkan dalam hitungan hari, sehingga layanan publik dapat kembali berjalan normal.
Namun, jika kebuntuan politik terus berlanjut, dampaknya berpotensi meluas. Puluhan ribu pegawai federal terancam dirumahkan tanpa gaji, sementara sebagian lainnya harus tetap bekerja tanpa menerima bayaran hingga anggaran resmi disahkan oleh Kongres. Kondisi ini berisiko menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi, baik bagi aparatur negara maupun masyarakat penerima layanan publik.
Presiden Donald Trump diketahui memberikan dukungan terhadap kesepakatan yang telah disahkan Senat dan mendesak DPR agar segera mengambil langkah cepat. Pemerintah berupaya menghindari penutupan berkepanjangan, yang akan menjadi shutdown kedua pada masa jabatan keduanya. Sebelumnya, penutupan terlama tahun lalu sempat melumpuhkan layanan federal selama lebih dari satu bulan dan menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas pemerintahan dan perekonomian nasional.
Penutupan sebagian kali ini mencerminkan rapuhnya konsensus politik di tengah polarisasi yang semakin tajam di Amerika Serikat, sekaligus menunjukkan bahwa dinamika kebijakan fiskal dan isu imigrasi masih menjadi titik krusial dalam perdebatan nasional. []
Diyan Febriana Citra.