JAKARTA — Pemerintah menyiapkan ruang dialog terbuka dengan elemen strategis umat Islam menyusul rencana kebijakan luar negeri Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto yang dinilai memiliki implikasi geopolitik global. Presiden dijadwalkan menggelar audiensi bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan tokoh pesantren di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (03/02/2026) siang WIB.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun komunikasi lintas sektor, khususnya dengan kelompok keagamaan, terkait langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Forum ini disebut sebagai wadah kerja sama internasional yang bertujuan memperkuat peran negara-negara dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.
Dari sisi pemerintah, sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir. Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof. Muhadjir Effendy juga termasuk dalam daftar undangan. Selain itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani direncanakan ikut dalam pertemuan tersebut.
Audiensi ini dipandang bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sebagai forum strategis untuk membangun kesepahaman antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil berbasis keagamaan. Pemerintah dinilai ingin memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan nasional.
Sejumlah pimpinan ormas Islam nasional dan tokoh pesantren dari berbagai daerah diundang untuk hadir. Di antaranya Rais ‘Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, Ketua Umum PBNU Dr. KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum MUI Pusat KH. Anwar Iskandar, serta pimpinan dari Wahdah Islamiyah, Dewan Dakwah, IKADI, ICMI, Mathla’ul Anwar, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Syarikat Islam, Persatuan Islam, Al-Wasliyah, Hidayatullah, Al-Ittihadiyah, PUI, PERTI, hingga organisasi kepemudaan dan perempuan Islam.
Tokoh-tokoh pesantren besar juga dijadwalkan hadir, mulai dari pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Lirboyo Kediri, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Sidogiri Pasuruan, Zainul Hasan Genggong Probolinggo, hingga Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Selain itu, sejumlah tokoh nasional seperti Prof. Quraisy Shihab, Yusuf Hamka, dan KH. Cholil Nafis turut masuk dalam daftar undangan.
Dari unsur pengurus harian ormas, jajaran sekretaris jenderal, wakil ketua, serta pimpinan organisasi sayap juga dilibatkan, termasuk perwakilan Muslimat NU dan Aisyiyah. Keterlibatan lintas struktur ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk membangun komunikasi yang lebih inklusif dan representatif.
Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog dua arah, bukan hanya penyampaian kebijakan, tetapi juga penyerapan aspirasi dari kalangan ulama, pimpinan ormas, dan tokoh pesantren. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan strategis di level global tetap berpijak pada kepentingan bangsa, kedaulatan negara, serta nilai persatuan dan kebhinekaan Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.