WASHINGTON — Dinamika politik dan hukum di Amerika Serikat kembali menghangat setelah pasangan tokoh nasional Bill Clinton dan Hillary Clinton menyatakan kesediaannya memberikan kesaksian dalam penyelidikan DPR AS terkait mendiang pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Keputusan ini menandai perubahan sikap signifikan setelah sebelumnya keduanya sempat mengabaikan panggilan resmi dari lembaga legislatif.
Kesepakatan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menghindari eskalasi konflik kelembagaan yang lebih besar, khususnya potensi pemungutan suara di Kongres yang dapat menetapkan pasangan Clinton dalam status penghinaan terhadap Kongres (contempt of Congress). Jika hal itu terjadi, proses hukum bisa berlanjut hingga ranah pidana.
Kepastian kehadiran Bill dan Hillary Clinton disampaikan oleh juru bicara mantan Presiden AS, Angel Urena, melalui platform X pada Senin (02/02/2026). Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal meredanya ketegangan antara DPR dan pihak Clinton yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
“Mantan Presiden dan mantan Menteri Luar Negeri akan hadir di sana. Mereka berharap dapat menetapkan preseden yang berlaku bagi semua orang,” tulis Urena.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa kesaksian pasangan Clinton tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun standar kepatuhan terhadap proses penyelidikan kongresional bagi semua tokoh publik, tanpa memandang posisi dan latar belakang politik.
Sebelumnya, Komite Pengawas dan Reformasi Pemerintah DPR AS telah mengeluarkan somasi (subpoena) sejak Agustus 2025. Pasangan Clinton semula dijadwalkan memberikan kesaksian pada Januari 2026, namun ketidakhadiran mereka memicu kebuntuan hukum yang berpotensi berkembang menjadi krisis politik.
Situasi tersebut semakin memanas ketika Komite Aturan DPR mulai mempertimbangkan resolusi untuk menuntut pasangan Clinton atas penghinaan kriminal. Jika resolusi itu disetujui oleh DPR dan diteruskan ke Departemen Kehakiman, konsekuensinya bisa sangat serius, termasuk ancaman hukuman pidana.
Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, menyatakan bahwa pihaknya masih akan menelaah secara mendalam kesepakatan kesaksian yang diajukan pihak Clinton, mengingat sikap resistensi yang sebelumnya ditunjukkan.
“Kami harus melihat dan meninjau hal ini,” ujar Comer singkat saat memulai kesaksian mengenai resolusi penghinaan tersebut.
Penyelidikan ini berlangsung di tengah proses besar-besaran Departemen Kehakiman AS dalam merilis jutaan halaman dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein. Dokumen-dokumen tersebut memuat berbagai nama tokoh berpengaruh dunia, termasuk Bill Clinton, yang disebut dalam catatan sosial, foto, serta tulisan tangan dalam buku yang disusun oleh rekan Epstein, Ghislaine Maxwell.
Meski demikian, tidak ada tuduhan pidana yang pernah dialamatkan secara langsung kepada Bill Clinton. Pihak Clinton juga menegaskan bahwa mereka telah lama tidak menjabat dalam struktur pemerintahan dan mengklaim tidak memiliki kontak dengan Epstein selama lebih dari dua dekade.
Namun, bagi DPR AS, aspek hukum bukan satu-satunya fokus. Penyelidikan ini juga diarahkan untuk membongkar pola relasi kekuasaan dan jaringan sosial yang diduga dimanfaatkan Epstein untuk menghindari pengawasan hukum.
“Kesaksian mereka tetap kritis untuk memahami dugaan jaringan perdagangan seks Epstein dan bagaimana dia menjilat tokoh-tokoh kuat untuk menghindari pengawasan,” tegas Comer.
Di sisi lain, ratusan pengacara Departemen Kehakiman masih menyaring jutaan dokumen tambahan guna memastikan perlindungan identitas para korban sebelum informasi tersebut dibuka ke publik. Proses ini menunjukkan bahwa investigasi Epstein bukan sekadar perkara hukum individual, melainkan upaya sistemik untuk membongkar jaringan kejahatan seksual yang melibatkan relasi kuasa, pengaruh, dan elit global.
Dengan kesediaan pasangan Clinton untuk hadir, penyelidikan DPR AS kini memasuki fase baru yang berpotensi membuka lebih banyak fakta tentang jaringan Epstein sekaligus mempertegas prinsip akuntabilitas publik terhadap figur-figur berpengaruh di Amerika Serikat. []
Diyan Febriana Citra.