JAKARTA — Dinamika hubungan kerja antara DPR RI dan Kementerian Pariwisata kembali mengemuka dalam rapat kerja lanjutan Komisi VII DPR RI bersama Kemenpar di Gedung DPR RI, Rabu (04/02/2026). Dalam forum tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti pola komunikasi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang dinilai lebih aktif menjawab sejumlah pertanyaan anggota dewan melalui media sosial dibandingkan forum resmi rapat DPR.
Rapat tersebut digelar dalam rangka evaluasi kinerja program Kementerian Pariwisata tahun 2025 sekaligus pendalaman program kerja 2026. Saleh menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum dijawab secara langsung oleh Menteri Pariwisata dalam rapat kerja sebelumnya, meskipun sebagian sudah disampaikan melalui kanal media sosial pribadi Widiyanti.
“Kalau kita mau melanjutkan yang pertama yang 2025 karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab walaupun sudah dicicil melalui media sosial, saya lihat. Ya kan, ada yang dicicil lewat media sosial padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di media sosial,” kata Saleh.
Menurutnya, forum rapat kerja DPR seharusnya menjadi ruang utama bagi kementerian untuk memberikan klarifikasi, penjelasan kebijakan, serta mempertanggungjawabkan program kerja secara terbuka. Saleh menegaskan bahwa ruang sidang DPR juga merupakan tempat yang sah untuk perdebatan dan pertukaran gagasan antara eksekutif dan legislatif.
“Karena di sini boleh berdebat, ya kan. Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Enggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya,” ujarnya.
Sebagai bentuk solusi, Saleh menawarkan waktu khusus kepada Menteri Pariwisata untuk menuntaskan jawaban terkait evaluasi kinerja tahun 2025 sebelum pembahasan beralih ke program kerja 2026. Ia mengusulkan alokasi waktu sekitar 20 hingga 30 menit agar Widiyanti dapat menjelaskan secara komprehensif pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.
“Karena itu saya tawarkan untuk menjawab yang kemarin itu bisa kita kasih waktu Bu Menteri sekitar 20 sampai 30 menit. Cukup enggak? Yang kemarin Ibu, evaluasi Bu tahun 2025,” kata Saleh.
Usulan tersebut mendapat respons dari anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, yang menyatakan persetujuannya, namun mengingatkan bahwa pembahasan evaluasi kinerja 2025 membutuhkan pendalaman yang cukup panjang.
“Karena kemarin saya ingat yang 2025 itu banyak sekali pertanyaan dan pendalaman,” ujar Putra.
Menanggapi hal itu, Saleh menyatakan fleksibilitas waktu tetap terbuka dan tidak dibatasi secara kaku. Menurutnya, durasi pembahasan akan disesuaikan dengan kebutuhan pendalaman materi.
“Jadi waktunya tidak mesti 20-30 menit, tapi kalau sudah dianggap cukup menjawab, tidak ada lagi yang mendalami, cukup, nanti masuk ke 2026. Gitu ya?” kata Saleh.
Ketegangan komunikasi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika rapat kerja sebelumnya, ketika Widiyanti memaparkan capaian Kemenpar sepanjang 2025, termasuk perolehan 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional. Paparan tersebut justru menuai kritik dari pimpinan Komisi VII DPR yang mempertanyakan manfaat konkret penghargaan tersebut bagi masyarakat.
“Tapi, rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” kata Saleh.
Beberapa hari setelah rapat tersebut, Widiyanti mengunggah klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya @widi.wardhana, termasuk video berjudul Saya Tidak “Disemprot” Ketua Komisi VII di DPR! serta sejumlah konten lain yang menjelaskan manfaat penghargaan internasional bagi sektor pariwisata nasional.
Rapat lanjutan ini menjadi penanda bahwa hubungan kerja DPR dan kementerian tidak hanya soal penyampaian data, tetapi juga menyangkut etika komunikasi, forum pertanggungjawaban publik, serta penegasan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah. []
Diyan Febriana Citra.