TOKYO – Kemenangan telak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam pemilihan umum Minggu (08/02/2026) tidak hanya memperkuat posisinya secara politik, tetapi juga menandai babak baru dalam arah kebijakan Jepang, baik di sektor ekonomi, fiskal, maupun geopolitik Asia-Pasifik. Proyeksi hasil pemilu menunjukkan koalisi partai berkuasa menguasai lebih dari dua pertiga kursi majelis rendah, sebuah capaian yang memberikan legitimasi politik yang sangat kuat bagi pemerintahan Takaichi untuk menjalankan agenda pemerintahannya hingga empat tahun ke depan.
Langkah Takaichi mempercepat pemilu sebulan sebelumnya terbukti strategis. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya diperkirakan meraih sekitar 300 dari total 465 kursi parlemen. Jika digabungkan dengan mitra koalisi, blok pemerintah disebut mengantongi sedikitnya 310 kursi. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan dominasi LDP di panggung politik nasional Jepang, yang sempat terguncang akibat isu korupsi dan tekanan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
Di balik euforia kemenangan politik, perhatian publik dan pelaku pasar kini tertuju pada kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Jepang menghadapi beban utang publik yang sangat besar, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Takaichi sebelumnya memberi sinyal akan mendorong pemotongan pajak serta peningkatan belanja negara, yang memicu kekhawatiran soal keberlanjutan fiskal.
Namun, ia menegaskan komitmennya terhadap keseimbangan kebijakan ekonomi dan fiskal. “Kami secara konsisten menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif,” tegas Takaichi pada Minggu (08/02/2026) malam. Ia juga menambahkan bahwa strategi pembangunan ekonomi akan melibatkan sinergi antara negara dan sektor swasta. “Sektor publik dan swasta harus berinvestasi. Kami akan membangun ekonomi yang kuat dan tangguh,” lanjutnya.
Kemenangan ini juga membuka ruang kebijakan luar negeri yang lebih luas bagi Takaichi. Selama ini, ia dikenal sebagai tokoh konservatif dengan sikap keras terhadap China. Ketegangan hubungan Tokyo–Beijing meningkat sejak pernyataannya soal Taiwan pada November 2025, yang memicu reaksi keras dari pemerintah China. Bahkan, Takaichi sempat mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan militer Jepang jika terjadi eskalasi kekerasan di kawasan tersebut.
Situasi semakin kompleks dengan kunjungannya ke Kuil Yasukuni, kedekatannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta langkah simbolik Beijing yang memanggil duta besar Jepang dan menarik kembali dua panda terakhir dari Jepang. Namun, kemenangan besar dalam pemilu justru membuka peluang baru bagi diplomasi. Pengamat politik dari Syracuse University, Margarita Estevez-Abe, menilai Takaichi kini berada pada posisi yang lebih stabil secara politik.
“Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang pemilu apa pun hingga 2028. Jadi skenario terbaik bagi Jepang adalah Takaichi mengambil napas dalam-dalam dan fokus memperbaiki hubungan dengan China,” ungkap Estevez-Abe kepada AFP.
Di dalam negeri, kepemimpinan Takaichi juga membawa dinamika baru bagi LDP. Sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, ia menghadirkan simbol perubahan, meski tetap berpegang pada nilai-nilai konservatif. Salah satunya terlihat dari sikapnya yang menolak revisi undang-undang terkait kewajiban pasangan suami-istri menggunakan nama belakang yang sama.
Di sisi lain, citra personalnya justru memberi daya tarik tersendiri bagi generasi muda. Latar belakangnya sebagai mantan pemain drum heavy metal, kekagumannya pada Margaret Thatcher, hingga gaya komunikasinya yang dekat dengan budaya populer membuat Takaichi tampil berbeda dari politisi Jepang pada umumnya. Kombinasi antara figur konservatif dan gaya modern inilah yang memperkuat posisinya di tengah perubahan lanskap politik Jepang pascapemilu. []
Diyan Febriana Citra.