ANKARA – Dinamika politik di Turkiye kembali memanas setelah sidang Parlemen Turkiye di Ankara diwarnai kericuhan antaranggota parlemen, Rabu (11/02/2026). Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik pascaperombakan kabinet yang diumumkan Presiden Recep Tayyip Erdogan, khususnya terkait penunjukan figur kontroversial dalam jajaran Kementerian Kehakiman.
Kericuhan melibatkan anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa dan pihak oposisi. Ketegangan memuncak ketika anggota parlemen oposisi berupaya menghalangi Akin Gurlek untuk mengucapkan sumpah jabatan. Gurlek merupakan sosok yang ditunjuk langsung oleh Presiden Erdogan untuk menempati posisi strategis di sektor peradilan, sebuah penunjukan yang sejak awal menuai kritik dari kubu oposisi.
Situasi di ruang sidang kemudian berkembang menjadi tidak terkendali. Beberapa anggota parlemen terlibat aksi saling dorong, bahkan terekam kamera terjadi aksi saling pukul di tengah forum resmi parlemen. Akibat kondisi yang semakin panas, pimpinan sidang terpaksa menghentikan sementara jalannya persidangan selama sekitar 15 menit guna memulihkan ketertiban dan keamanan ruang sidang.
Setelah situasi kembali kondusif, Gurlek akhirnya dapat mengucapkan sumpah jabatan dengan pengawalan ketat dari anggota parlemen partai penguasa yang mengelilinginya. Kejadian ini memperlihatkan tingginya eskalasi ketegangan politik di tingkat legislatif, yang tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan politik, tetapi juga krisis kepercayaan antara pemerintah dan oposisi.
Sosok Akin Gurlek sendiri bukan figur asing dalam dinamika politik Turkiye. Saat menjabat sebagai kepala jaksa Istanbul, ia memimpin sejumlah persidangan tingkat tinggi terhadap tokoh-tokoh oposisi, terutama dari Partai Rakyat Republik (CHP). Proses hukum tersebut selama ini kerap menuai kritik karena dianggap sarat muatan politik dan dipersepsikan sebagai alat tekanan terhadap lawan-lawan politik pemerintah.
Selain Gurlek, Presiden Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftçi, gubernur provinsi timur Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri Turkiye. Penunjukan ini terjadi di tengah situasi politik yang sensitif, mengingat ratusan pejabat dari kotamadya yang dikelola CHP sebelumnya telah ditangkap dalam rangkaian penyelidikan korupsi. Di antara tokoh yang ditangkap terdapat Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang secara luas dipandang sebagai salah satu pesaing politik utama Erdogan.
Pada November lalu, Gurlek juga tercatat mengajukan dakwaan besar-besaran terhadap Imamoglu, dengan tuduhan ratusan pelanggaran terkait korupsi dan kejahatan terorganisir, serta tuntutan hukuman penjara yang sangat berat. Pendukung Imamoglu menilai tuduhan tersebut bermotivasi politik, sementara pemerintah menegaskan bahwa lembaga peradilan bekerja secara independen tanpa intervensi kekuasaan.
Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan perombakan kabinet yang dilakukan pada Rabu tersebut. Namun, Lembaran Negara Resmi menyebutkan bahwa para menteri yang diganti telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari tugas mereka.
Perombakan ini terjadi bersamaan dengan pembahasan kemungkinan reformasi konstitusional serta upaya pemerintah Turkiye mendorong inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Reformasi tersebut diproyeksikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Kericuhan di parlemen ini tidak hanya menjadi simbol konflik politik internal, tetapi juga mencerminkan polarisasi tajam dalam sistem politik Turkiye. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa proses transisi kekuasaan dan restrukturisasi pemerintahan tidak hanya berdampak pada struktur eksekutif, tetapi juga mengguncang stabilitas lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi. []
Diyan Febriana Citra.