JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai penanganan jalan berlubang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola kerja konvensional, tetapi membutuhkan penguatan sumber daya manusia dan sistem kerja yang lebih terstruktur. Keterbatasan jumlah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Dinas Bina Marga dinilai menjadi salah satu faktor utama lambatnya respons perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara terbuka mengakui bahwa jumlah personel lapangan saat ini belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas persoalan jalan rusak di Jakarta. Menurutnya, keterbatasan tenaga membuat upaya pemeliharaan jalan belum optimal, terutama dalam merespons laporan masyarakat terkait kerusakan jalan.
“Bina Marga sekarang ini hanya mempunyai kurang lebih 750 PJLP dan sangat kurang. Kalau kemudian dibagi untuk lima kota dan satu kabupaten, sangat kurang sekali,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Barat, Kamis (12/02/2026).
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah korektif melalui penambahan jumlah PJLP di Dinas Bina Marga. Pramono menyatakan telah memberikan persetujuan prinsip agar jumlah tenaga lapangan diperkuat, guna mempercepat penanganan jalan berlubang sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di sektor infrastruktur.
“Untuk PJLP jumlahnya berapa nanti akan diputuskan, tetapi memang dalam rapat saya sudah menyetujui untuk penambahan PJLP Bina Marga,” ujar Pramono.
Namun, jumlah pasti tambahan personel masih dalam tahap perhitungan teknis. Proses penentuan kebutuhan tenaga kerja akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga bersama Asisten Pembangunan dan Sekretaris Daerah (Sekda), dengan mempertimbangkan aspek anggaran, kebutuhan lapangan, serta beban kerja di masing-masing wilayah.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya jangka menengah Pemprov DKI dalam membangun sistem pemeliharaan jalan yang lebih berkelanjutan. Penanganan jalan rusak tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi diarahkan pada sistem pemantauan rutin dan respons cepat berbasis laporan masyarakat serta hasil inspeksi lapangan.
Data perbaikan jalan yang telah dilakukan menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Pada awal 2026 saja, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mencatat telah melakukan penambalan ribuan titik jalan rusak, khususnya di wilayah Jakarta Barat.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinar Wenny menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan secara bertahap.
“Tahap pertama, tepatnya tanggal 1-26 Januari 2026 sebanyak 1.296 titik yang sudah ditangani. Perbaikan jalan selanjutnya kami tanggal 27 Januari hingga 2 Februari 2026 sebanyak 429 titik telah diperbaiki,” kata Wenny saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (06/02/2026).
Menurutnya, proses perbaikan terus berjalan secara berkelanjutan, menyesuaikan laporan warga dan hasil pemantauan petugas di lapangan.
“Dinas Bina Marga meminta maaf kepada pengguna jalan atas ketidaknyamanan di jalan. Kami terus memantau dan memperbaiki segera kerusakan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan,” ucap Wenny.
Penambahan PJLP dinilai bukan sekadar solusi teknis, tetapi bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tenaga yang lebih memadai, pemerintah berharap respons terhadap laporan jalan rusak menjadi lebih cepat, risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur kota semakin meningkat. []
Diyan Febriana Citra.