JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang melalui langkah konkret di lapangan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turun langsung meninjau proses pengerukan sedimentasi di Muara Kuala yang dilaksanakan oleh personel TNI dalam Satuan Tugas (Satgas) Kuala, Kamis (12/02/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan dampak bencana yang sebelumnya menyebabkan pendangkalan muara dan mengganggu aliran air di kawasan tersebut. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (13/02/2026), dijelaskan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan berlangsung efektif serta mampu memperbaiki kondisi aliran sungai yang sebelumnya dipenuhi lumpur dan material sedimentasi.
“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” kata Sjafrie dalam siaran pers tersebut.
Ia menekankan bahwa pengerukan sedimentasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, melainkan juga sebagai strategi mitigasi jangka panjang. Menurutnya, pendangkalan muara menjadi salah satu faktor yang memperparah risiko banjir karena aliran air dari hulu terhambat sebelum mencapai laut.
Dengan dilakukannya pengerukan, kapasitas tampung air di wilayah hilir meningkat sehingga aliran air menjadi lebih lancar. Kondisi tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya banjir serupa di masa mendatang. Air yang sebelumnya tertahan akibat timbunan lumpur di muara kini diharapkan dapat mengalir tanpa hambatan berarti.
Selain berdampak pada pengurangan risiko bencana, Sjafrie juga melihat manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Ia menilai pengerukan alur sungai dapat mendukung aktivitas nelayan setempat yang selama ini terdampak oleh pendangkalan. Dengan kedalaman sungai yang terjaga, perahu nelayan dapat keluar masuk tanpa harus menunggu pasang air laut.
Menurut dia, kemudahan akses tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya operasional para nelayan. Dengan demikian, produktivitas sektor perikanan di wilayah itu dapat kembali tumbuh seiring membaiknya infrastruktur alam yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” jelas Sjafrie.
Kehadiran Satgas Kuala yang melibatkan personel TNI menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan rehabilitasi wilayah terdampak. Kolaborasi antara kementerian, aparat, dan pemerintah daerah dinilai penting agar proses pemulihan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Sjafrie berharap proses pengerukan dapat berlangsung tanpa hambatan teknis maupun cuaca, sehingga hasilnya segera dirasakan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa langkah-langkah preventif seperti ini perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Dengan upaya tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. []
Diyan Febriana Citra.