JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan persoalan sampah melalui pendekatan desentralisasi. Kepala Negara menginginkan agar setiap kelurahan hingga kecamatan memiliki alat pengolah sampah sendiri sehingga penanganan limbah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tempat pembuangan akhir (TPA).
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/02/2026). Dalam paparannya, Presiden menilai persoalan sampah harus diselesaikan dari tingkat paling bawah agar lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah,” kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang menekankan pentingnya kebersihan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional. Prabowo memandang kebersihan bukan sekadar urusan estetika, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kesehatan publik.
Presiden juga mengapresiasi sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia yang telah mengembangkan teknologi pengolahan dan pemusnahan sampah ramah lingkungan. Ia menilai inovasi tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah secara nasional.
“Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat daur ulang, alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau,” ujar Prabowo.
Ia mendorong agar pengembangan teknologi tersebut dipercepat dan diperluas implementasinya. Dengan dukungan inovasi dalam negeri, pemerintah optimistis persoalan sampah dapat ditangani tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, termasuk polusi udara maupun gangguan kesehatan.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berani melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor, termasuk tata kelola kebersihan wilayah. Menurut dia, pembaruan harus dilakukan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga ibu kota provinsi dan ibu kota negara.
Selain isu pengolahan sampah, Presiden juga menyinggung gagasan “gentengisasi” atau perbaikan atap rumah secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperbaiki wajah permukiman nasional.
“Saya juga berharap kita akan lakukan gentengisasi seluruh desa, kecamatan, kabupaten, dan seluruh kota-kota besar Indonesia,” ucapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa agenda kebersihan dan penataan lingkungan menjadi bagian dari prioritas pembangunan pemerintah. Melalui pengolahan sampah berbasis kelurahan serta pembenahan infrastruktur permukiman, pemerintah berharap tercipta lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan berdaya saing.
Upaya ini sekaligus menandai pendekatan baru dalam tata kelola sampah nasional, dengan menekankan penyelesaian masalah dari sumbernya. Jika terealisasi, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi beban TPA, menekan biaya transportasi sampah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. []
Diyan Febriana Citra.