Sungguh menyedihkan, jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 semakin bertambah. Posisi ULN Indonesia tercatat US$ 372,9 miliar atau meningkat dibandingkan Oktober 2018 yang mencapai US$ 360,5 miliar.
Jika menggunakan asumsi kurs Rp 14.075/US$ sesuai nilai yang terpampang di pasar mata uang pada Selasa (15/1/2019) pukul 14:02 WIB, maka utang Indonesia setara Rp 5.248,5 triliun. Dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 267 juta jiwa, maka setiap penduduk, mulai dari bayi hingga kakek-nenek menanggung utang Rp 19,6 juta.
Berdasarkan keterangan resmi Bank Indonesia (BI), sebagaimana dilansir CBNC, Selasa (15/1/2019), posisi ULN Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 183,5 miliar, dan utang swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$ 189,3 miliar.
Kenaikan ULN dipengaruhi karena faktor neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sehingga, utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
Secara tahunan, ULN Indonesia di akhir November tumbuh 7% secara year on year (yoy) dan meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,3%. Peningkatan pertumbuhan ULN bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah dan swasta.
Bank sentral menjelaskan, ULN pemerintah tumbuh 4,4% yoy. Peningkatan ULN pemerintah dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) selama November 2018.
Sementara itu, ULN swasta tumbuh 10,1% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh neto pembelian surat utang korporasi oleh investor asing. Adapun ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, air panas, dan pertambangan penggalian.
Dengan demikian, maka rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir November masih tetap stabil di 34%. Rasio tersebut, dianggap masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara peers.
“BI dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis keterangan bank sentral. []