ADVETORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk selalu mengawal penguatan sektor pendidikan daerah, mendukung program pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan. Pengawalan itu juga dilakukan dengan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan porsi 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
Hal tersebut diutarakan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud usai menerima kunjungan mahasiswa program doktor Universitas Mulawarman dan pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Selasa (24/01/2023). Dikatakan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu, prioritas anggaran tahun 2023 ini salah satunya adalah pendidikan, alasannya pendidikan akan menyongsong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Balikpapan ini, pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim saat ini menjadi hal utama dalam belanja operasional dan belanja infrastruktur masih di kesampingkan. “Pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dikelola dengan baik, sehingga ada hal-hal prioritas yang mestinya di kedepankan, seperti infrastruktur pendidikan itu sendiri,” terang wakil rakyat yang akrab disapa Hamas ini.
Ia menuturkan, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan adalah Rp3,4 triliun atau 20 persen dari APBD Kaltim senilai Rp17,2 triliun. Menurutnya, angka tersebut bukan angka yang kecil untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kaltim. “APBD Kaltim Rp17,2 triliun, dialokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp3,4 triliun, dari besaran itu paling hanya dapat Rp900 miliar untuk infrastruktur, jadi memang kecil,” katanya.
Penulis: Heru Setyo Prayugo
Penyunting: Agus P. Sarjono