PARLEMENTARIA KALTIM – Menyambut hadirnya Ibu Kota Negara (IKN), sejumlah persoalan pembangunan, baik di IKN sendiri maupun di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi berdirinya IKN, harus segera dicarikan jalan keluarnya.
Hal yang paling penting, menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, adanya singkronisasi progam pembangunan antara program pusat dengan daerah.
Ia menyampaikan agar baik Badan Otorita IKN Nusantara, kementerian terkait, hingga Pemprov Kaltim merumuskan kebijakan baru yang memuat tentang pemetaan pendudukan untuk mengevaluasi jumlah kursi wakil rakyat.
“IKN berkedudukan di Kaltim, artinya ada daerah-daerah yang nantinya akan berkurang secara administratif dan ini berpengaruh pula terhadap jumlah kursi di DPRD. Contohnya di Kukar akan ada pergeseran jumlah kursi dari tujuh menjadi empat. Ini harus segera dibuat ketetapannya seperti apa,” kata Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri acara Konsultasi Publik Rancangan RPD Kaltim Tahun 2024-2025, di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (16/2/2023).
Ia juga memberikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut karena menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat. “Oleh sebab itu konsultasi publik ini menjadi momentum untuk menyampaikan saran dan masukan guna pemenuhan rencana pembangunan Kaltim dalam jangka pendek dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara,” katanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji yang turut hadir di acara itu menuturkan adanya IKN, idealnya menjadikan Kaltim mendapatkan perhatian yang selayaknya terutama berkaitan dengan kebijakan anggaran dan pembangunan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan seperti dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang dikembalikan ke Kaltim masih belum maksimal. Padahal, sebagai daerah penghasil seharusnya mampu menjadi prioritas sebab memiliki wilayah yang luas membuat Kaltim memerlukan anggaran yang cukup.
“Kalau 10 persen saja dana bagi hasil di kembalikan ke Kaltim maka apa yang disampaikan Pak Gubernur Kaltim terkait provinsi ini akan mampu melanjutkan pembangunan IKN,” tegas Seno Aji.
Acara yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kaltim dan dihadiri 200 orang secara langsung dan 100 orang partisisipan secara daring itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim, seperti Sapto Setyo Pramono, Sarkowi V Zahry, Mimi Meriami BR Pane, Qomariah, Baba, dan Sekwan M Ramadhan.
Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim membuka acara yang menghadirkan narasumber dari instansi vertikal melalui via zoom. Seperti, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Barawi, Direktur PEIPD Ditjen Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan, dan Plt. Kepala Bappeda Kaltim Yuslianda. []
Penulis : Heru Setyo Prayugo
Penyunting : Agus P Sarjono
—