PARLEMENTARIA KALTIM – Anggota Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Marthinus berharap setelah melakukan kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta seluruh anggota DPRD Kaltim memiliki misi yang sama dalam melaksanakan jadwal Banmus yang telah disusun, bisa sepakat dan seirama.
Kunjungan tersebut dalam rangka studi komparatif untuk menyerap informasi penjadwalan agenda kegiatan anggota DPRD Kaltim terhadap optimalisasi tugas dan fungsi kedewanan, pada Jumat, 05 mei 2023.
Hal itu disampaikan, Marthinus yang juga anggota Komisi I DPRD Kaltim kepada beritaborneo.com saat menghadiri pendaftaran calon anggota DPRD Kaltim di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Kamis (11/05/2023).
“Harapannya teman-teman dari 55 anggota DPRD Kaltim mudah-mudahan satu misi untuk menjalankan amanah itu dari kegiatan yang disusun oleh Banmus bisa sepakat dan seirama,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dalam kunjungan kerja Banmus DPRD Kaltim ke DPRD DKI Jakarta tersebut, pihaknya mendapat masukan terkait rapat Banmus yang dapat dilakukan setiap minggu.
“Dalam rangka Kunjungan kerja konsultasi masalah Sosper (Sosialisasi Perda, red) dan Sosbang (Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, red), karena di DKI jakarta tidak ada Sosbang, kalau Sosper ada. Jadi di DKI itu kegiatan Banmus itu sangat hati-hati bahkan hampir tiap minggu dua kali mereka rapat Banmus, karena Banmus yang memutuskan kegiatan, bukan pimpinan,” jelasnya.
“Banmus ini dihadiri oleh lima fraksi sudah korum karena hitungnya bukan unsur pimpinan tapi per fraksi, misalnya ada pimpinan yang hadir dari partai PDIP terus anggotanya ada empat fraksi beda sudah korum, nah itu yang kita diskusikan,” ungkap wakil rakyat dari daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) ini.
Anggota dewan kelahiran Bone, 23 Maret 1976 ini melanjutkan, dalam kunker mereka menanyakan mekanisme melaksanakan Sosper oleh anggota DPRD DKI Jakarta, apakah sama atau berbeda dan menanyakan mengapa mereka tidak melaksanakan Sosbang.
“Masalah Sosbang tetap kami lanjut karena juknisnya hampir sama dengan Sosper karena bukan anggota dewan yang membawakan materi tapi ada dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) masing-masing, Jadi itu juga salah satu yang teman-teman tanyakan bagaimana mekanismenya,” katanya.
“Ada juga membahas Kudapil (Kunjungan Daerah Pemilihan, red), tapi kita startnya Januari nanti dinamakan dialog rakyat. Jadi kami kumpulkan tokoh-tokoh segala segmen, kita diskusi sekaligus monitoring pelaksanaan kegiatan proyek yang dikerjakan oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red), dan dilaksanakan juga setiap bulan,” beber anggota legislatif yang juga duduk sebagai anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P. Sarjono