PERLEMENTARIA KALTIM – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun harus menjadi momentum pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Indonesia Emas 2045 adalah upaya membangun generasi penerus bangsa, genap saat Indonesia merayakan 100 tahun atau satu abad kemerdekaan Republik Indonesia, antara tahun 1945 sampai tahun 2045. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya.
Ia mengakui, saat ini masih banyak permasalahan yang membelengu dunia pendidikan Indonesia. Mulai fasilitas, berupa sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum dan mutu pembelajaran hingga guru sebagai tenaga dan ujung tombak pendidikan.
“Memang masih banyak permasalahan terkait pendidikan di Indonesia, tapi kita harus berupaya mengatasinya secara bertahap dan harus segera diwujudkan pola pendidikan di Kaltim yang betul-betul bisa menciptakan SDM yang mumpuni menuju Indonesia Emas 2045,” kata Samsun ditemui awak media usai rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (3/5/2023).
Terlebih, saat ini Kaltim telah ditunjuk sebagai lokasi berdirinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. SDM Kaltim pun dituntut untuk bisa bersaing dengan SDM yang ada di Jawa ataupun luar Kalimantan lainnya.
“Menyongsong IKN, program pendidikan di Kaltim harus berakselerasi supaya SDM kita mampu bersaing. Kita bersaing bukan lagi level nasional, tapi skala internasional,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Namun ia mengingatkan, dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah, peran guru tidak boleh dilupakan. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru harus benar-benar fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Jangan lagi dibebani urusan administrasi yang cukup banyak dengan alasan tuntutan kurikulum.
“Tapi sekarang kita lihat, guru-guru ini lebih banyak beban administratifnya ketimbang mengajar. Katanya sudah merdeka belajar, tapi guru-guru belum merdeka karena dibebankan dengan tugas-tugas administratif,” tutupnya. []
Penulis: Yulia Fatmawati Fauziah | Penyunting: Agus P Sarjono