KUTAI KARTANEGARA – Dalam rangka menekan terjadinya inflasi, pemerintah berinisiasi menggelar gerakan serentak berupa pasar murah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak ketinggalan dalam kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari hadirnya Bupati Kukar, Edi Damansyah membuka acara Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlangsung di halaman parkir kantor Bupati Kukar pada Senin (16/10/2023).
Kegiatan yang digelar selama dua hari ini di mulai dari tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober tahun 2023 ini menyediakan dan menjual berbagai bahan kebutuhan pokok hingga sayur mayur dengan harga yang terjangkau. Terdapat 44 tenant yang diisi oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , Kelompok Tani Wanita (KWT), dan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dalam kesempatan tersebut Bupati Edi Damansyah juga menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada 8 Keluarga Penerima Manfaat di Kukar.
Bupati Edi Damansyah mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah adalah salah satu upaya untuk menekan inflasi. Tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi bisa dilakukan secara bersama-sama sampai pada tingkat Kecamatan dan Desa.
Edi mengungkapkan bahwa penanganan dampak inflasi tidak bisa dilakukan sendirian maka perlunya etam betulungan. Kalau di tingkat Kabupaten, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan langkah penanganan inflasi. Maka langkah ini juga diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama hingga di tingkat desa, seperti Gerakan Pangan Murah yang dilakukan pada hari ini.
“Kalau pengendalian inflasi ini bisa kita lakukan bersama-sama maka dampaknya adalah inflasi bisa terkendali sehingga masyarakat kita tidak kesulitan untuk mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau,” harapnya.
Ia menambahkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 97 Tahun 2022 tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa di antaranya.
Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) dapat digunakan untuk pengendalian inflasi terkait kegiatan ketahanan pangan. Kepala desa untuk melakukan langkah pengendalian inflasi dengan melakukan penghimpunan data harga harian, evaluasi tren atau kecenderungan harga pangan mingguan apakah ada kenaikan atau stuck atau justru turun sehingga dapat dilakukan langkah antisipasinya.
Kemudian memastikan adanya kemandirian produksi, hingga pemasaran pangan. Setiap desa ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Koperasi yang bisa bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog atau Badan Usaha Milik Negera (BUMN) lain yakni Id Food untuk menjadi distributor.
“Mengaktifkan pasar pemda atau pasar rakyat untuk menjadi bagian operasi pasar sehingga memperluas jaringan dalam pelaksanaan operasi pasar. Dan Dinas Pemdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), red) mendorong Kades (Kepala Desa, red) untuk mengaktifkan BUMDESnya dalam turut serta secara bersama-sama menjadi distributor Bulog,” pungkasnya.
Penulis : Eko Sulistyo | Penyunting : Nursiah