Halaman Kantor DPRD Balikpapan mendadak dipenuhi warga, Jumat (27/6). Mereka menggelar aksi menuntut salah seorang calon legislatif (caleg) yang tersangkut kasus ijazah palsu tetap dilantik. Negosiasi dilakukan anggota DPRD Balikpapan dan utusan demonstran. Tapi pertemuan tak menemukan hasil. Sebaliknya, utusan tersebut memprovokasi pedemo untuk bertindak anarkis.
Anggota Sabhara Polres Balikpapan, dan Polsek Balikpapan Selatan, juga personel dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang, dibantu Sat Dalmas Polda Kaltim dikerahkan untuk mengendalikan massa yang mulai merusak fasilitas umum.
Melihat situasi semakin tidak kondusif, Kapolres Balikpapan AKBP Andi Aziz Nizar meminta bantuan Brimob Polda Kaltim. Pasukan elite Polri ini juga diminta menjaga pintu masuk ke Balikpapan, seperti Gunung Tembak, simpang Km 5, dan simpang Karang Anyar, agar jumlah demonstran tidak bertambah.
Dengan kesigapan, petugas akhirnya membubarkan aksi anarkis tersebut. Dua tersangka yang diduga sebagai provokator diamankan di Mapolres Balikpapan.
Situasi tersebut merupakan gambaran Situasi Pengamanan Kota (Sispamkota) Balikpapan. Simulasi ini dilakukan di Lapangan SPN Balikpapan. “Ini bukan hanya dalam rangka pilpres (pemilihan presiden), tapi juga untuk menangani situasi yang mengancam kondusivitas,” kata Kapolda Kaltim Irjen Dicky Atotoy, kemarin.
Menurutnya, simulasi tersebut dilakukan untuk melihat Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antarpimpinan. “Lihat sendiri tadi. Bagaimana Kasat, Kapolsek, dan Kapolres juga ikut main (dalam simulasi). Jadi begitu alurnya. Penanganan dilakukan dulu oleh Polsek, jika tidak mampu baru minta bantuan ke Polres,” terangnya.
Namun, kata jenderal bintang dua itu, idealnya simulasi dilakukan di tempat sebenarnya. Di depan Kantor Wali Kota atau DPRD Balikpapan. “Namun kami juga pertimbangkan untuk tidak mengganggu masyarakat. Tapi, di sini (Lapangan SPN) juga sudah dibuat seperti situasi dalam kota,” pungkasnya. [] RedFj/KP