Jika Tak Menguntungkan, PPI Api-Api Akan Dikelola Pihak Ketiga

Jika Tak Menguntungkan, PPI Api-Api Akan Dikelola Pihak Ketiga

ADVERTORIAL – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik melakukan safari meninjau sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Salah satunya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Api-Api di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU.

“Kita ingin melihat pemanfaatan aset-aset kita di sini, menguntungkan atau merugikan? Itu penting diketahui,” kata Akmal Malik didampingi Pj Bupati PPU Makmur Marbun di PPI Desa Api-Api, Minggu (19/11/2023).

Dia berterima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim yang telah mengelola aset provinsi tersebut. Namun demikian katanya, perlu dilakukan evaluasi kembali. Apakah pemanfaatan aset Pemprov Kaltim menguntungkan, bermanfaat atau sebaliknya merugikan.

“Apakah pembiayaan pemerintah selama ini sebanding dengan keuntungan yang diterima, terutama manfaat bagi masyarakat. Jika tidak menguntungkan, maka kemungkinan PPI Api-Api akan dikelola melalui kerja sama pihak ketiga,” jelasnya.

Karena itu pihaknya akan menghitung secara lebih detail manfaatnya. Manfaat tersebut kata dia, tidak melulu hanya diukur dengan uang, tapi juga bagaimana masyarakat terlayani. “Kita akan berdiskusi lebih dulu dengan OPD terkait. Bagaimana caranya agar bisa lebih mengoptimalkan aset-aset kita,” tambahnya.

Dirinya masih akan melihat sejauh mana aset-aset pemerintah provinsi memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan. “Ini akan menjadi bahan evaluasi saya,” pungkasnya.

PPI Api-Api memiliki luas 7,5 hektare. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi sentra perikanan untuk mendukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Diharapkan PPI Api-Api bisa menjelma menjadi pusat produksi dan penjualan olahan ikan.

Sedangkan rencana pembangunan pelabuhan perikanan kemungkinan masih terkendala banyak jaringan pipa objek vital nasional di laut PPU. (ADV/AJS/DISKOMINFO)

Advertorial Berita Lainnya Diskominfo Kaltim Hotnews