JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, bantuan sosial penting untuk digulirkan demi menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin. Hal ini disampaikan Muhadjir saat menjadi memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (05/04/2024).
“Untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah,” kata Muhadjir, Jumat.
Muhadjir menjelaskan, pemerintah tengah mengejar target menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang harus tercapai pada tahun 2024. Dia menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran 6,5-7,5 persen.
Sementara itu, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 ada di 1,12 persen. “Perlu kami sampaikan Yang Mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen,” kata Muhadjir.
Dia lalu menjelaskan bahwa perhitungan angka kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran dengan garis kemiskinan nasional Rp 554.458 per bulan. Komposisi garis kemiskinan itu terdiri dari 74,21 persen atau Rp 408.522 terkait makanan dan 25,79 persen atau Rp 141.936 terkait bukan makanan.
“Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia tiga perempatnya adalah komoditas pangan,” kata Muhadjir. Oleh karena itu, Muhadjir menekankan, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial supaya daya beli masyarakat khususnya di komoditas pangan, dapat terjaga.
Untuk diketahui, Muhadjir dan tiga menteri lainnya dihadirkan oleh MK untuk dimintai keterangannya dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. Selain Muhadjir, menteri lain yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. []
Redaksi08