KAPUAS HULU – Bumi Uncak Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) adalah salah satu Kabupaten yang mempunyai garis demarkasi perbatasan atau demarcation lines border dalam wilayah teritorial utama dari Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura Kalbar. Sudah seharusnya Kapuas Hulu menjadi sebuah wilayah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, baik pejabat militer maupun pejabat sipilnya.
Hal tersebut diungkapkan Panglima Kodam (Pangdam) Mayjend TNI Toto Rinanto saat mengunjungi Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu (23/2). Menurut Toto, perbatasan sangat rentan terjadinya aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan dan pembabatan hutan.
“Hal ini harus segera kita antisipasi dengan membentuk satuan kekuatan militer negara di perbatasan untuk menjaga keutuhan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat sewaktu-waktu merongrong,” kata Toto kepada Berita Borneo.
Terkait kunjungannya ke Kapuas Hulu, membawa agenda Silaturahmi dengan masyarakat Kapuas Hulu, serta memberikan pembekalan kepada Batalyon 644 Walet Sakti dan Komando Distrik Militer (Kodim) 1206 Kapuas Hulu yang akan menunaikan tugas penjagaan tapal batas Malaisya-Indonesia (Malindo), menggantikan Batalyon 315 Garuda dari Kodam Siliwangi yang akan memasuki masa akhir tugasnya di daerah perbatasan Malindo.
“Kunjungan saya ini disamping menunaikan tugas dan kewajiban saya, saya juga ingin bersilaturahmi dengan masyarakat Kapuas Hulu, karena bagi saya Kalimantan Barat, termasuk Kapuas Hulu, sudah tidak asing lagi. Terlebih dengan Pak AM. Nasir (Bupati Kapus Hulu, red),” kata Toto. [] Rachmat Effendi