JAKARTA – Seorang bos di Meta, induk perusahaan Facebook, mengkritik rencana pemerintah Malaysia yang mewajibkan platform media sosial mengajukan lisensi paling lambat Januari 2025 mendatang.
Sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia, Pihak Meta mengatakan bahwa pengajuan lisensi tersebut tidak memiliki pedoman yang jelas. Selain itu, waktu yang diberikan juga sangat sempit, sehingga sulit bagi platform untuk mematuhinya. Kebijakan tersebut juga dinilai membahayakan inovasi dan pertumbuhan digital di Malaysia.
Direktur kebijakan publik Meta untuk Asia Tenggara Rafael Frankel mengatakan perusahaan tersebut belum memutuskan apakah akan mengajukan lisensi sebelum batas waktu sampai Januari, karena kurangnya kejelasan atas peraturan baru tersebut.
“Batas waktu untuk mengajukan lisensi sangat dipercepat dan kewajiban bagi perusahaan media sosial berdasarkan rencana tersebut masih tidak jelas,” kata Frankel, dikutip dari Reuters, Kamis (31/10/2024).
“Peraturan ini cenderung memakan waktu beberapa tahun untuk melalui beberapa iterasi, untuk menyusunnya dengan benar dan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dan memastikan bahwa Anda tidak secara tidak sengaja membatasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital,” imbuhnya.
Pada Juli lalu, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa mereka akan mewajibkan seluruh platform media sosial dan layanan pesan dengan lebih dari 8 juta pengguna untuk mendapatkan lisensi. Lisensi ini sebagai bagian dari upaya untuk mempersempit kasus penipuan keuangan, perundungan siber, dan kejahatan seksual daring.
Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berurusan dengan hukum jika mereka gagal melakukannya paling lambat 1 Januari 2025.
Rencana tersebut mendapat reaksi keras dari industri. Namun, Malaysia mengatakan tidak akan menunda peraturan yang diusulkan.
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan perusahaan teknologi harus mematuhi undang-undang setempat untuk terus beroperasi di negara tersebut.
Kementerian komunikasi Malaysia tidak segera menanggapi permintaan komentar atas wawancara tersebut.
Dalam sebuah posting Facebook setelah pertemuan dengan perwakilan Meta sehari sebelumnya, Menteri Komunikasi Fahmi berterima kasih kepada perusahaan tersebut atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi mereka harus segera mengambil tindakan yang lebih proaktif terhadap konten seksual yang melibatkan anak di bawah umur di platformnya.[]
Putri Aulia Maharani