SERUYAN – Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, mengatakan tambal sulam pegawai honor di lingkup pemerintah kabupaten telah membebani anggaran daerah.
“Anggaran kita terbatas, selain itu pendapatan asli daerah (PAD) juga rendah, akhirnya tambal sulam tenaga honorer membebani anggaran daerah dan akan mengurangi alokasi pos anggaran yang lain,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Seruyan Taruna Jaya di Kuala Pembuang, Rabu.
Ia mengatakan, tambal sulam tenaga honorer juga menyebabkan jumlah tenaga honorer tidak akan pernah berkurang, meskipun sudah banyak honorer yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Di sisi lain, biaya untuk gaji terus bertambah,” katanya.
Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada pimpinan daerah agar melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer, karena jumlah honorer di Seruyan terlampau banyak dari daerah lain, dan setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk menggajinya.
“Selain itu, banyak tenaga honorer yang diangkat tidak kompeten, tidak produktif, dan tidak benar-benar bisa bekerja,” katanya.
Ia sepakat apabila rekrutmen tenaga honor di Seruyan yang kini telah mencapai ribuan orang dihentikan atau dikurangi, sehingga pemerintah kabupaten dapat lebih memfokuskan pada kesejahteraan tenaga honorer dengan beban kerja yang disesuaikan.
Banyaknya tenaga honorer menyebabkan pemerintah daerah kewalahan membiayai gajinya, konsekuensinya pemerintah daerah tidak mampu membiayai tenaga honorer sesuai upah minimun kabupaten (UMK).
“UMK di Seruyan sekitar Rp1,6 juta, sementara saat ini rata-rata honorer hanya berpenghasilan di bawah Rp1 juta, bagaimana kita mau menaikkan honor kalau terlalu banyak yang dibiayai,” katanya. [] ANT