Terjerat Kasus Pemerasan DWP, Eks Kapolsek Tanjung Priok Kena Demosi 8 Tahun

Terjerat Kasus Pemerasan DWP, Eks Kapolsek Tanjung Priok Kena Demosi 8 Tahun

JAKARTA – Divisi Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pemerasan terhadapearga negara Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasil dari sidang etik tersebut yakni, empat polisi disanksi etik demosi, mulai dari empat hingga delapan tahun.

Adapun keempat anggota yang disidang etik pada Rabu (22/1) yakni Eks Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit, Eks Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu, Eks Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya dan Eks Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga.

Adrimulan Chaniago mengatakan, untuk David, Rolando, dan Dimas didemosi 8 tahun. Baca Juga Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Bersaing Sengit dan Berhasil Comeback dalam Tiga Gim, Rinov/Lisa Melaju ke Babak Semifinal Ahli jantung: “Hipertensi akan hilang dan tekanan akan menjadi normal, jika Anda mengecualikan dari Apakah Anda ingin menambah tinggi? Dari 169 cm menjadi 180 cm dalam 2 bulan Sementara, untuk Palti didemosi empat tahun.

“Mutasi bersifat demosi selama delapan tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum reserse,” kata Erdi, Rabu (22/1/2025). Erdi menjelaskan, keempat polisi itu juga dikenakan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Keempat polisi dipersangkakan Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan/atau pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau pasal 12 huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

“Atas putusan tersebut pelanggar mengajukan banding,” jelas dia. Sebagai informasi, kasus pemerasan itu terjadi saat konser DWP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Polisi menyebut jumlah uang yang diperas mencapai Rp 2,5 miliar dari 45 WN Malaysia.[]

Putri Aulia Maharani

Kasus Nasional