JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan kembali pengecer penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg). Kebijakan ini diambil sembari menata ulang sistem distribusi dengan mengubah pengecer menjadi subpangkalan resmi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan agar masyarakat tetap dapat memperoleh LPG 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer dalam berjualan LPG 3 kg sambil menertibkan mereka menjadi agen subpangkalan secara parsial,” tulis Dasco dalam akun media sosial X, Selasa (4/2/2025).
Pengecer Akan Ditata Menjadi Subpangkalan
Menurut Dasco, proses administrasi pengecer akan diatur agar mereka dapat beroperasi sebagai subpangkalan resmi. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan harga LPG di tingkat masyarakat.
Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa pengecer sebenarnya telah terdaftar dalam sistem Merchant Applications Pertamina (MAP). Saat ini, sekitar 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP, dengan rincian sebagai berikut:
- Rumah tangga: 53,7 juta NIK
- Usaha mikro: 8,6 juta NIK
- Petani/nelayan sasaran: 50 ribu NIK
- Pengecer: 375 ribu NIK
Heppy menambahkan bahwa dengan skema ini, distribusi LPG 3 kg akan lebih terkontrol dan pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredarannya.
Subsidi LPG Tetap Tepat Sasaran
Pemerintah memastikan bahwa pasokan LPG 3 kg tidak mengalami pengurangan dan tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Penataan distribusi ini hanya bertujuan agar subsidi LPG lebih tepat sasaran, bukan untuk membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi tersebut.[]
Putri Aulia Maharani