JAKARTA – Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana untuk menghapus Kementerian Pendidikan Amerika Serikat. Rencana tersebut muncul setelah Trump memutuskan untuk menutup lembaga bantuan internasional AS, USAID. Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, Sumber yang mengetahui persiapan tersebut mengungkapkan bahwa perintah eksekutif yang akan dikeluarkan Trump akan dilakukan dalam dua bagian.
Pertama, Menteri Pendidikan akan diminta untuk membuat rencana guna mengurangi jumlah departemen melalui tindakan eksekutif. Kedua, Trump akan mendorong Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang akan mengakhiri kementerian tersebut. Para penyusun perintah eksekutif ini mengakui bahwa penutupan kementerian tersebut memerlukan keterlibatan Kongres.
Pada 4 Februari, Trump menyatakan bahwa ia ingin Menteri Pendidikan Linda McMahon keluar dari jabatannya. Trump juga mengungkapkan keinginannya agar McMahon mengundurkan diri tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Seruan untuk menghapus Kementerian Pendidikan atau menggabungkannya dengan lembaga federal lain bukanlah hal baru, meskipun langkah ini tidak pernah didukung oleh Kongres. Sebelumnya, Trump pernah mengusulkan agar Kementerian Pendidikan digabung dengan Kementerian Ketenagakerjaan, namun proposal tersebut gagal meski Partai Republik mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Tahun ini, Kementerian Pendidikan menjadi salah satu sasaran Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk untuk dibubarkan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, puluhan karyawan Kementerian Pendidikan diminta untuk mengambil cuti berbayar pada hari Jumat lalu, menyusul kebijakan Trump yang berfokus pada pembersihan karyawan yang terkait dengan keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.[]
Putri Aulia Maharani