Dasco Dorong Penghapusan Tap Kartu Pasca Insiden di Ciawi

Dasco Dorong Penghapusan Tap Kartu Pasca Insiden di Ciawi

JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan agar pemerintah mulai meninggalkan sistem tap kartu di gerbang tol. Menurutnya, beberapa negara telah menerapkan teknologi pembayaran tol tanpa harus berhenti, yang bisa membantu mengurai antrean dan meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Pernyataan ini disampaikan Dasco sebagai respons terhadap insiden kecelakaan beruntun di Gerbang Tol (GT) Ciawi yang menyebabkan delapan orang meninggal dunia. Ia menilai bahwa inovasi teknologi dalam sistem pembayaran tol dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan di gerbang tol.

“Kami menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk meninggalkan sistem tap kartu yang mengharuskan kendaraan berhenti. Sebaiknya, digunakan teknologi yang lebih canggih yang memungkinkan pembayaran dilakukan tanpa mobil perlu berhenti, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara lain,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Selain itu, Dasco juga menyoroti pentingnya pengecekan berkala terhadap kendaraan, terutama angkutan dengan muatan besar seperti truk dan bus. Menurutnya, kecelakaan akibat rem blong sering terjadi dan perlu adanya langkah pencegahan yang lebih ketat.

“Rem blong pada kendaraan angkutan umum maupun niaga, seperti truk dan bus, harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pemilik kendaraan dan dinas terkait perlu melakukan pemeriksaan rutin secara berkala untuk memastikan kendaraan yang beroperasi dalam kondisi layak jalan,” tegasnya.

Dasco juga menegaskan bahwa regulasi terkait pelanggaran lalu lintas sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, penting bagi pemilik kendaraan untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal uji KIR kendaraan.

“Setiap kendaraan yang mendapatkan sertifikat KIR harus dipastikan benar-benar memenuhi standar keselamatan. Jangan sampai ada kelalaian yang membahayakan nyawa orang lain. Apalagi, UU Lalu Lintas sudah menetapkan sanksi bagi pelanggar,” tambah Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.

Dengan adanya usulan ini, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat segera melakukan kajian terhadap penerapan teknologi pembayaran tol yang lebih modern serta meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan, demi keselamatan pengguna jalan.[]

Putri Aulia Maharani

Nasional