JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pencabutan akses mantan Presiden Joe Biden ke pengarahan intelijen atau informasi rahasia negara. Keputusan ini disebut sebagai balasan terhadap tindakan Biden yang mencabut akses Trump setelah ia meninggalkan jabatannya pada 2021.
Trump menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan preseden yang telah dibuat oleh Biden.“Ia membuat preseden ini pada tahun 2021, ketika ia menginstruksikan Komunitas Intelijen (IC) untuk menghentikan Presiden Amerika Serikat ke-45 (ME!) mengakses detail tentang Keamanan Nasional,” ujar Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (8/2/2025).
Trump Sebut Biden Tak Bisa Dipercaya
Selain itu, Trump menilai Biden tidak dapat dipercaya dengan informasi sensitif. Ia merujuk pada laporan penasihat khusus Robert Hur, yang menyatakan bahwa Biden memiliki ingatan yang kabur dan mengalami keterbatasan signifikan dalam mengingat peristiwa penting.
Hur, yang tidak mengajukan tuntutan terhadap Biden terkait penanganan dokumen rahasia, menyebut presiden dari Partai Demokrat itu kesulitan mengingat tanggal kematian putranya, Beau Biden, serta periode masa jabatannya sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Biden belum memberikan tanggapan atas keputusan Trump ini. Namun, beberapa mantan pejabatnya mengkritik tindakan tersebut.“Ini tidak akan menurunkan harga telur,” ujar Andrew Bates, mantan Wakil Sekretaris Pers Senior Gedung Putih, menyindir Trump yang sering menjadikan isu inflasi sebagai fokus kampanye pemilihannya.
Hak Presiden atas Informasi Intelijen
Sebagai informasi, presiden AS memiliki akses otomatis ke informasi rahasia tanpa perlu izin keamanan. Namun, akses bagi mantan presiden bersifat diskresioner, tergantung pada keputusan presiden yang sedang menjabat.
Biden sebelumnya juga menyatakan bahwa Trump tidak seharusnya memiliki akses ke intelijen karena perannya dalam upaya membatalkan hasil pemilu 2020 yang berujung pada kerusuhan di US Capitol pada 6 Januari 2021.
Trump sendiri tengah menghadapi beberapa tuntutan hukum, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi terhadap hak-hak warga negara. Namun, beberapa kasusnya dibatalkan setelah ia terpilih kembali.
Selain Biden, pemerintahan Trump juga telah mencabut akses intelijen dari sejumlah mantan pejabat dan kritikus, termasuk:
- Mark Milley, pensiunan jenderal angkatan darat
- Mike Pompeo, mantan Menteri Luar Negeri
- John Bolton, mantan Penasihat Keamanan Nasional
- Lebih dari 50 mantan pejabat intelijen yang menandatangani surat yang mengklaim email dari laptop Hunter Biden adalah bagian dari kampanye disinformasi Rusia.
Keputusan ini semakin mempertegas perseteruan politik antara Trump dan Biden, terutama menjelang Pemilu AS 2024.[]
Putri Aulia Maharani