JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, masih berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah gugatan praperadilannya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, PDIP menegaskan bahwa kondisi internal partai tetap solid di tengah kasus hukum yang menjerat Hasto.
“Hingga saat ini, kondisi partai tetap solid memberikan dukungan penuh dan pendampingan hukum kepada Sekjen PDI Perjuangan yang mengalami kriminalisasi dan target politik dengan kasus hukum yang mengada-ada,” kata juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).
Hasto Tetap Jalankan Tugas Sekjen
Guntur juga menyampaikan bahwa Hasto masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen PDIP secara normal. Bahkan, ia masih memberikan arahan kepada para ketua DPC PDIP di berbagai daerah.
“Hari ini (Selasa, 18 Februari), dalam pidato yang disampaikan oleh Sekjen di DPP, acara tersebut dihadiri oleh Ketua-ketua DPC se-Jabodetabek,” ungkap Guntur.
Menurutnya, roda organisasi PDIP tetap berjalan tanpa gangguan meskipun Hasto menghadapi persoalan hukum. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, disebut memberikan dukungan penuh kepada Hasto.
“Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri juga memberikan dukungan penuh kepada Sekjen PDI Perjuangan,” tambahnya.
Kasus Hukum Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Harun sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2020, tetapi hingga kini keberadaannya belum diketahui.
Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melawan penetapan tersangkanya. Namun, hakim menolak gugatan tersebut.
Meski begitu, Hasto tidak menyerah dan kembali mengajukan dua gugatan praperadilan baru, yakni terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan status tersangkanya di KPK.
PDIP sendiri tetap menyatakan bahwa kasus yang menjerat Hasto merupakan bentuk kriminalisasi dan mengaku akan terus memberikan dukungan hukum bagi Sekjen mereka.[]
Putri Aulia Maharani