SAMARINDA – Program uji KIR gratis yang telah diberlakukan sejak awal tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Samarinda dinilai belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan keselamatan transportasi umum di ibu kota Kalimantan Timur. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menyebut kepatuhan pemilik angkutan kota (angkot) terhadap kewajiban uji KIR dan pengurusan izin operasional masih sangat rendah.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada pemilik angkot maupun perusahaan transportasi. Namun, respons yang diterima jauh dari harapan.
“Yang melakukan uji KIR sangat sedikit, begitu pula yang mengurus izin operasional. Kami tidak bisa melakukan penindakan karena itu merupakan kewenangan Satlantas. Yang bisa kami lakukan hanya pendekatan secara persuasif,” ujarnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (6/4/2025).
Manalu menambahkan, meskipun biaya retribusi uji KIR telah digratiskan sejak 2 Januari 2024, kebijakan ini belum cukup mendorong pemilik angkot untuk melakukan pengecekan kelayakan kendaraan secara berkala. Ia menyebut sebagian besar armada angkot di Samarinda sudah berusia tua, rawan rusak, dan berisiko tinggi mengalami kecelakaan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan menyusul insiden kecelakaan angkot di kawasan Gunung Manggah, Kelurahan Sungai Dama, yang terjadi pada Minggu pagi. Diduga rem kendaraan blong saat melintasi tanjakan, mengakibatkan sopir terjepit dan seorang penumpang mengalami luka-luka. Dari hasil pemeriksaan Dishub, kendaraan tersebut tidak terdaftar dalam sistem KEUR atau uji KIR, menandakan tidak pernah menjalani pemeriksaan teknis yang diwajibkan.
“Dari video yang beredar di media sosial, tampak kondisi fisik angkot memang sudah tidak layak jalan. Ini menjadi alarm keras bagi keselamatan transportasi publik di Samarinda,” tegas Manalu.
Ia pun menegaskan pentingnya pembaruan sistem transportasi umum di Kota Tepian. Dishub Samarinda mendorong agar pemerintah kota segera merealisasikan angkutan umum massal berbasis bus yang lebih modern, aman, dan terintegrasi. “Kota yang berkembang harus punya transportasi publik yang layak dan ramah lingkungan. Kami berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk berbenah,” pungkasnya.[]
Putri Aulia Maharani