JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dengan menetapkan lima kantor gubernur wilayah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Keputusan ini berlandaskan pada keragaman karakter budaya yang menjadi ciri khas provinsi ini.
Dalam unggahan resmi akun Instagram @humas_jabar, disebutkan bahwa kelima karakter budaya tersebut meliputi Sunda Kidul (Garut dan sekitarnya), Sunda Priangan (Bandung dan sekitarnya), Sunda Wetan (Cirebon dan Indramayu), Sunda Tengah dan Sunda Betawi (Purwakarta dan sekitarnya), serta Sunda Kulon dan Sunda Betawi (Bogor dan sekitarnya).
“Jawa Barat memiliki lima karakter budaya, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi),” ujar Gubernur Dedi Mulyadi dalam pernyataan resminya yang dikutip dari ayobandung.com, Rabu (9/4/2025).
Menurut Dedi, kelima wilayah ini pada masa lalu merupakan wilayah karesidenan, yang kini dihidupkan kembali fungsinya sebagai kantor wilayah gubernur. Tujuannya adalah untuk memperkuat pelayanan publik serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat di berbagai penjuru provinsi.
“Nah, eks kantor karesidenan itu kini saya aktifkan sebagai kantor wilayah gubernur. Tujuannya agar daerah yang berada di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih dekat untuk berhubungan dengan gubernur. Di kantor wilayah itu juga tersedia staf layanan masyarakat,” jelas Kang Dedi, sapaan akrabnya.
Kelima kantor tersebut masing-masing diberi nama dengan makna budaya dan filosofi yang dalam, yakni:
-
Bale Pakuan Padjadjaran di Wilayah Bogor,
-
Bale Sri Baduga di Wilayah Purwakarta,
-
Bale Jaya Dewata di Wilayah Cirebon,
-
Bale Dewa Niskala di Wilayah Priangan Garut, dan
-
Bale Pakuan di Wilayah Bandung Raya.
Masing-masing kantor wilayah akan melayani antara tiga hingga lima kabupaten/kota yang berdekatan. Dengan begitu, pemerintah berharap distribusi pelayanan bisa lebih merata dan kebutuhan warga di daerah bisa lebih cepat tertangani tanpa harus datang ke kantor pusat di Bandung.
Langkah ini dipandang sebagai upaya nyata untuk membangun pemerintahan yang inklusif dan adaptif terhadap keunikan budaya lokal, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah provinsi di berbagai penjuru Jawa Barat.[]
Putri Aulia Maharani