JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI akan mengambil langkah tegas terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum. Penindakan tersebut mencakup sanksi berat hingga pemecatan, tanpa pandang bulu.
“Apabila ada personel TNI yang bertindak di luar ketentuan yang digariskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana Militer, ya kita hukum,” ujar Kristomei saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Rabu (9/4/2025).
Kristomei menyatakan bahwa institusi TNI tidak akan mentoleransi tindakan ilegal atau penyimpangan apa pun yang dilakukan anggotanya. Bahkan, ia menegaskan, pemecatan akan dilakukan bila terbukti bersalah.“Kalau perlu sampai pecat, hukum seberat-beratnya,” tegasnya.
Menurutnya, TNI tidak akan kekurangan sumber daya manusia jika ada pemecatan terhadap prajurit bermasalah. Saat ini, masih banyak masyarakat yang ingin menjadi anggota TNI dan siap mengabdi bagi negara.“Ngapain kita melindungi prajurit-prajurit yang tidak benar, melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, sementara yang ingin jadi prajurit TNI pun banyak hari ini,” ujarnya.
Presiden Minta TNI-Polri Introspeksi dan Lakukan Perbaikan
Senada dengan pernyataan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengingatkan agar jajaran TNI dan Polri segera melakukan introspeksi serta berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prabowo menekankan bahwa setiap lembaga, termasuk TNI dan Polri, memiliki kekurangan yang harus diperbaiki bersama.
“Meskipun ada kekurangan, ada unsur-unsur yang tidak baik, ya semua lembaga kita ada hal yang perlu dibenahi. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujar Prabowo.Lebih lanjut, Prabowo menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan apabila ada anggota TNI atau Polri yang terbukti melakukan pelanggaran atau merugikan masyarakat.
“Saya tegas terus di TNI/Polri: bereskan, bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama pemegang mandat rakyat,” tegasnya.Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan keamanan nasional.[]
Putri Aulia Maharani