JAKARTA – Informasi dalam sebuah dokumen asal Rusia yang diterima pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menimbulkan tanda tanya besar di kalangan elite politik nasional. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyebutkan rencana penghancuran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang membuat partai berlambang kepala banteng itu berada dalam kondisi siaga penuh.
Dokumen itu pertama kali diterima oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang kemudian menyerahkannya kepada Connie. Setelah itu, Connie menyampaikan dokumen tersebut kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Menurut keterangan Connie, terdapat 37 dokumen di dalamnya, dan salah satunya secara gamblang menyebutkan adanya rencana penghancuran terhadap PDI-P.
Menanggapi hal ini, Guntur Triyoga, perwakilan internal partai, mengungkapkan bahwa seluruh kader kini berada dalam kondisi waspada tinggi, berada sepenuhnya di bawah komando Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Suasana kebatinan kader saat ini dalam kewaspadaan yang tinggi dan partai di bawah kendali penuh Ketua Umum,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Senin (28/04/2025).
Lebih lanjut, Guntur menyebut bahwa Megawati sebelumnya sudah menyampaikan adanya upaya sistematis untuk mengacaukan partai. Hal ini, menurutnya, pernah diutarakan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu. Pernyataan itu kini dianggap relevan, mengingat tuduhan kriminalisasi terhadap Hasto Kristiyanto yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Guntur menegaskan, Hasto tidak terlibat dalam perkara tersebut berdasarkan dua putusan pengadilan pada tahun 2020. Ia pun mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tebang pilih.
“KPK kalau mau serius, harusnya menemukan Harun Masiku yang disebut pemberi suap dan mengadili Rosa Muhammad Thamrin serta Dominggus Mandacan yang terbukti memberikan suap ke Wahyu Setiawan sebesar Rp500 juta,” lanjut Guntur.
Ia bahkan melontarkan kecurigaan terhadap KPK yang hanya fokus pada Hasto, sementara pihak lain tidak tersentuh hukum.
“Kenapa KPK tidak melakukannya pada Rosa dan Mandacan? Apa karena mereka bukan kader PDI Perjuangan atau karena mereka menyetor duit ke KPK sehingga tidak bisa diadili?” katanya lagi.
Misteri mengenai dokumen Rusia itu semakin memantik kekhawatiran setelah Connie menyatakan dirinya merasa “ngeri” ketika membaca isinya. Dokumen nomor tujuh secara spesifik disebut memuat rencana pembubaran PDI-P, meskipun belum ada penjelasan rinci mengenai asal-usul dan keabsahan dokumen tersebut.
Saat ini, belum ada konfirmasi lanjutan dari pihak berwenang mengenai validitas dokumen tersebut maupun langkah-langkah lanjutan yang akan diambil. Namun, internal PDI-P dikabarkan telah menggelar rapat-rapat tertutup dalam menyikapi temuan ini. []
Diyan Febriana Citra.