JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menangani siswa bermasalah, daripada menempuh program pendidikan karakter ala militer yang diterapkan di barak TNI.
Luthfi menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025). Menurutnya, sudah ada aturan hukum yang mengatur proses pendisiplinan bagi siswa yang dianggap bermasalah, dan tidak perlu ada langkah-langkah tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Sudah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja,” ujar Luthfi dengan tegas.
Pernyataan ini disampaikan Luthfi usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan perwakilan gubernur serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Gubernur Jawa Tengah ini menambahkan bahwa anak yang sudah cukup umur dan terbukti melakukan tindak pidana dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidana, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya, ‘kan begitu,” ujarnya.
Luthfi menjelaskan, bagi siswa yang sudah berusia 12 tahun ke atas, hukuman pidana dianggap perlu untuk memberikan efek jera. Dia juga mengungkapkan bahwa Jawa Tengah mampu mengatasi masalah tersebut tanpa perlu mengadopsi skema pendidikan militer.
Sementara itu, untuk siswa di bawah umur, Luthfi lebih memilih untuk mengembalikan mereka ke lingkungan sekolah dan orang tua. “Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana untuk mendidik siswa bermasalah di barak militer sebagai bagian dari pendidikan karakter. Rencana ini akan dimulai pada 2 Mei 2025 di wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Menurut Dedi, tidak semua wilayah di Jawa Barat akan langsung menerapkan program tersebut, melainkan akan dimulai dari daerah yang siap dan dianggap membutuhkan langkah tersebut. Setiap siswa yang mengikuti program ini akan ditempatkan di sekitar 30 hingga 40 barak yang telah disiapkan oleh TNI.[]
Putri Aulia Maharani