JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan mempercepat realisasi anggaran belanja negara mulai kuartal II-2025 sebagai respons atas melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2025 yang hanya mencapai 4,87% secara tahunan (year-on-year). Capaian ini tercatat sebagai yang terendah sejak kuartal III-2021, saat Indonesia masih berjibaku menghadapi pandemi Covid-19 gelombang Delta.
Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini menjadi perhatian utama pemerintah. Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 masih tercatat 5,11%, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 dan 2022 masing-masing berada di angka 5,04% dan 5,02%.
“Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Salah satu faktor utama penyebab perlambatan adalah kontraksi konsumsi pemerintah yang tercatat minus 1,38% pada kuartal pertama 2025. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, konsumsi pemerintah melonjak hingga 20,44% karena tingginya belanja untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebaliknya, beberapa komponen lain dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) masih mencatat pertumbuhan positif. Ekspor tumbuh 6,78%, konsumsi rumah tangga meningkat 4,89%, konsumsi lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 3,07%, serta impor naik sebesar 3,96%. Namun, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya tumbuh 2,12%, jauh melambat dibandingkan kuartal I-2024 yang mencatatkan 3,78%.
Sebagai upaya percepatan belanja, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan… supaya belanja Kementerian/Lembaga kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah,” kata Suahasil dalam konferensi pers “APBN Kita”, Rabu (30/4/2025).
Ia menambahkan, efisiensi belanja telah dilakukan terhadap 99 K/L dengan total anggaran Rp256,1 triliun, ditambah transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun. Dari pembukaan blokir sebesar Rp86,6 triliun, sekitar Rp33,1 triliun dialokasikan untuk 23 kementerian/lembaga baru hasil restrukturisasi kabinet, dan sisanya sebesar Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.
Dengan pelonggaran anggaran ini, pemerintah berharap konsumsi pemerintah dapat kembali menjadi motor pertumbuhan dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih berlanjut.[]
Putri Aulia Maharani