JAKARTA – Universitas Harvard menggugat pemerintahan Donald Trump terkait kebijakan yang melarang penerimaan mahasiswa internasional baru, yang dianggap mengancam keberlangsungan pendidikan global di kampus tersebut. Gugatan ini diajukan ke pengadilan pada Rabu waktu setempat, setelah kekhawatiran meluas muncul dari kalangan mahasiswa maupun komunitas akademik internasional.
Dalam dokumen resmi pengadilan, Direktur Layanan Imigrasi Harvard, Maureen Martin, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan keresahan yang signifikan. Ia mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa internasional menyampaikan keinginan untuk pindah kampus dan takut menghadiri acara kelulusan mereka sendiri. Bahkan, beberapa mahasiswa warga negara Amerika Serikat pun meragukan keinginan untuk melanjutkan studi di kampus tanpa kehadiran kolega internasional.
Martin juga menjelaskan bahwa sejumlah mahasiswa menghadapi kesulitan saat tiba di bandara karena visa mereka yang dikeluarkan atas nama Harvard kini mendapat pemeriksaan tambahan. Salah satu kasus bahkan menimpa seorang mantan kepala negara yang tengah menjadi peneliti di Harvard Kennedy School.
Kebijakan ini disebut akan berdampak langsung pada lebih dari 5.000 mahasiswa aktif dan sekitar 2.000 lulusan baru yang mengikuti program kerja pascasarjana di Harvard. Mahasiswa baru juga menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Gugatan Harvard muncul setelah pemerintah AS menuduh universitas tersebut gagal mengendalikan aksi antisemitisme di kampus, serta menciptakan lingkungan yang dianggap tidak aman. Pemerintah juga telah membekukan kontrak dan hibah senilai US$3 miliar yang selama ini diberikan kepada Harvard untuk kepentingan riset.
Sebelum kebijakan resmi diumumkan, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bahkan telah meminta data terperinci terkait mahasiswa asing di kampus tersebut. Beberapa mahasiswa dilaporkan membatalkan rencana kembali ke negara asal karena khawatir tidak diizinkan masuk lagi ke AS, termasuk mereka yang memiliki pasangan atau keluarga di Amerika.
Universitas di luar negeri pun mulai mengambil langkah cepat. Salah satunya adalah Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong yang menawarkan kemudahan proses penerimaan serta dukungan akademik bagi mahasiswa Harvard yang terdampak.
Mahkamah telah memblokir sementara kebijakan kontroversial ini, dan sidang perdana dijadwalkan digelar pada Kamis waktu setempat. Sementara itu, pihak Harvard terus menyuarakan perlindungan terhadap mahasiswa dan peneliti internasional sebagai bagian integral dari komunitas akademik global.[]
Putri Aulia Maharani