PARLEMENTARIA – Program pendidikan gratis melalui Gratispol dan Jospol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menuai perhatian, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan legislatif. DPRD Kaltim memoosisikan diri sebagai penghubung penting antara ekspektasi publik dan realitas pelaksanaan program di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya mendukung visi Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, tetapi juga bertanggung jawab mengawal agar implementasi berjalan tepat sasaran dan sesuai prosedur. “Kami di DPRD Kaltim tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut,” kata Ekti kepada awak media, di Samarinda, Senin (09/06/2025).
Ekti menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap proses birokrasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan program. Ia menyoroti bahwa sebagian warga menginginkan percepatan tanpa mengetahui tahapan teknis yang harus dilalui. “Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan. Apalagi, beberapa aspirasi masyarakat di sektor pendidikan menuntut percepatan realisasi program pendidikan gratis,” ungkapnya.
Menurutnya, semua kebijakan publik, termasuk Gratispol, harus melalui jalur perencanaan dan penganggaran yang ketat agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. “Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalikkan telapak tangan, tapi harus kita fahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga menggarisbawahi bahwa tahun 2025 merupakan fase awal implementasi kebijakan pendidikan gratis, dimulai dari mahasiswa baru sebagai penerima manfaat utama. “Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” jelas Ekti.
Dengan demikian, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah melalui pengawasan, sosialisasi, dan edukasi publik. Kolaborasi yang seimbang antara pemerintah dan warga dianggap penting agar program pendidikan gratis tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar membawa dampak transformasi. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna