MANILA – Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. memerintahkan seluruh pimpinan perusahaan milik negara (BUMN) untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari langkah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan dan lembaga negara.
Instruksi tersebut disampaikan melalui Komisi Tata Kelola Pemerintah Filipina (GCG) pada 21 Mei 2025. Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Rappler, Jumat (30/5/2025), GCG meminta seluruh ketua non ex-officio, direktur, kepala eksekutif (CEO), wali amanat, dan anggota dewan pengurus Government-Owned and -Controlled Corporations (GOCCs) segera menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden melalui Kantor Sekretaris Eksekutif.
Kebijakan ini muncul beberapa hari setelah Marcos meminta seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintah untuk mengundurkan diri, kecuali Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Menteri Dalam Negeri yang tetap dipertahankan.
Menurut Sekretaris Eksekutif Marcos, Lucas Bersamin, kebijakan ini bukan dimaksudkan sebagai langkah “pembersihan”, melainkan sebagai upaya Presiden untuk meningkatkan mutu layanan publik.
“Presiden tidak punya kesabaran terhadap kinerja yang buruk. Ini bukan pembersihan, tapi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyat,” kata Bersamin, dikutip dari Reuters.
Langkah ini juga disebut sebagai respons atas hasil pemilu legislatif Mei lalu, di mana koalisi pemerintahan mengalami kekalahan signifikan. Presiden Marcos menyampaikan bahwa perombakan tersebut bertujuan menyelaraskan kembali arah kebijakan pemerintah dengan aspirasi rakyat.
Meskipun dilakukan perombakan besar-besaran, Marcos mempertahankan beberapa menteri utama di sektor ekonomi, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Ekonomi, dan Menteri Anggaran.[]
Putri Aulia Maharani