ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kembali menaruh perhatian serius terhadap pemerataan tenaga pendidik. Isu ketimpangan distribusi guru yang masih terjadi di beberapa wilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan pelosok, menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan yang digelar selama dua hari di Hotel Grand Fatma, Tenggarong pada Selasa (10/06/2025).
Rakor ini diikuti oleh 207 peserta yang berasal dari berbagai satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga pendidikan luar sekolah. Dalam pembukaannya, Sekretaris Disdikbud Kukar, Joko Sampurno, menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan distribusi guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada sekolah kelebihan guru di satu sisi, sementara sekolah lain mengalami kekurangan,” ujarnya.
Joko menekankan bahwa pemetaan kebutuhan guru harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan transparansi. Ia menyebutkan bahwa penataan ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan, tetapi juga menjadi landasan dalam kebijakan mutasi, rekrutmen, serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
“Penataan ini juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, baik soal mutasi, rekrutmen, hingga peningkatan kualitas tenaga kependidikan,” ungkapnya.
Keberadaan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur dalam forum ini menjadi pelengkap penting, menandakan bahwa sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pendidikan daerah. Dukungan dari pemerintah provinsi diharapkan dapat mempercepat langkah pembenahan pendidikan di Kukar.
Selain itu, Joko menyoroti pentingnya peran kepala sekolah dan pengawas dalam menyampaikan informasi faktual dari satuan pendidikan masing-masing. Ia mendorong agar data yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang berdampak nyata.
“Kami harap setelah Rakor ini ada langkah konkret di lapangan. Tidak cukup hanya perencanaan di atas kertas. Kepala sekolah dan pengawas harus aktif mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhannya,” tutup Joko.
Dengan terselenggaranya Rakor ini, Disdikbud Kukar menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil, khususnya dalam pemenuhan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah kabupaten. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Nuralim