ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara terencana dan transparan melalui dua agenda penting yang digelar dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar pada Senin (30/06/2025). Agenda tersebut meliputi penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta pemaparan visi dan misi Bupati Kukar dalam rangkaian awal Program Kukar Idaman Terbaik untuk periode pemerintahan 2025–2030.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dalam pidatonya menyampaikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah merupakan pilar utama dalam pengelolaan pemerintahan yang sehat. Ia juga menyebut bahwa sinergi yang selama ini dibangun antara lembaga legislatif dan eksekutif perlu terus diperkuat demi menjamin keberlanjutan capaian-capaian positif.
“Kedepan, kita berharap capaian yang telah ditorehkan oleh Pemkab Kukar dapat terus berlanjut. Terhadap laporan keuangan daerahnya, tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.
Ahmad Yani menambahkan bahwa kualitas kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah akan berdampak signifikan terhadap arah pembangunan yang inklusif dan adil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian fisik, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Sinergi dan kolaborasi yang baik, akan berdampak pada pembangunan yang berkeadilan. Guna mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan bahagia. Melalui program andalan, yaitu Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya lagi.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, dalam pidato perdananya, menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk DPRD, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Ia mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan pembangunan.
“ Kami berharap, melalui dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, terutama dari DPRD Kukar. Percepatan pembangunan yang ada di Kukar, dapat semakin merata dan terintegrasi,” tegas Aulia.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar itu turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, yaitu Abdul Rasyid, Junadi, dan Aini Farida. Hadir pula Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, unsur Forkopimda, camat, lurah, kepala desa, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Agenda ini menunjukkan bahwa Pemkab Kukar sedang menata ulang langkah-langkah strategis demi memperkuat pondasi pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.[]
Penulis: Eko Sulistyo | Penyunting: Agnes Wiguna