ADVERTORIAL — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menaruh perhatian besar terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran daerah. Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, ialah mendorong optimalisasi daya serap anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kukar yang digelar pada Senin (30/06/2025), dengan agenda penyampaian nota penjelasan pemerintah atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Dalam pernyataannya, Bupati Aulia menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut telah disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah pun telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pengakuan atas kualitas pengelolaan keuangan yang dinilai baik. “Alhamdulillah, opini BPK untuk Pemkab Kutai Kartanegara adalah WTP. Ini menandakan pengelolaan keuangan daerah kita sudah baik,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap laporan keuangan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya bersama DPRD, yang akan melibatkan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi. “Untuk pembahasan yang lebih rinci, kita akan bahas lagi besok bersama DPRD,” tambahnya.
Bupati Aulia juga menyampaikan bahwa optimalisasi daya serap anggaran bukan sekadar upaya administratif, melainkan berkaitan langsung dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai perlu dilakukan penyesuaian dalam perencanaan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran. “Ketika kita bicara daya serap, itu ekuivalen dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Maka kita akan optimalkan perencanaan dan evaluasi mana saja yang perlu diperbaiki di perubahan anggaran,” ujarnya.
Langkah konkret untuk mendukung target tersebut akan diawali dengan rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan seluruh organisasi perangkat daerah. Konsolidasi itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana anggaran telah terserap, serta kendala-kendala teknis yang mungkin menghambat pelaksanaan program. “Besok kita mulai koordinasi dengan OPD-OPD. Kita lihat serapan anggaran sejauh ini, dan identifikasi kendala-kendalanya. Tinggal ditingkatkan koordinasi antar lini,” pungkasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan penguatan koordinasi lintas sektor, Aulia berharap pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.[]
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna