JAKARTA – Pemerintah Indonesia dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan berdampak signifikan terhadap pelaku usaha di ranah digital. Aturan tersebut akan mewajibkan platform e-commerce untuk melakukan pemotongan pajak secara langsung dari penghasilan yang diterima oleh para penjual daring (online) di platform mereka.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perpajakan nasional dan menyesuaikan regulasi fiskal dengan perkembangan ekonomi digital. Selama ini, sebagian besar transaksi di platform digital masih sulit terpantau secara optimal, terutama dalam hal pelaporan penghasilan penjual. Dengan skema pemotongan langsung oleh platform, pemerintah berharap potensi pajak dari sektor ini dapat dioptimalkan secara signifikan.
Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan tren global, di mana banyak negara telah menerapkan sistem serupa untuk memastikan kewajiban pajak dari pelaku usaha digital dapat dipenuhi secara transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, situasi geopolitik global juga turut menambah beban ekonomi di berbagai wilayah. Perang antara Israel dan Iran, yang kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir, menimbulkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga tekanan finansial yang berat.
“Perang antara Israel dan Iran tak hanya meninggalkan kerusakan fisik tetapi juga beban finansial yang sangat berat bagi Tel Aviv,” demikian laporan terbaru yang beredar di berbagai media internasional.
Diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Israel untuk melancarkan serangan terhadap lokasi nuklir Iran mencapai angka fantastis. “Dilaporkan biaya serangan Israel ke lokasi nuklir Iran mencapai hingga 200 juta USD per hari atau setara Rp3,2 triliun,” tulis laporan tersebut.
Angka tersebut mencerminkan beban besar yang harus ditanggung oleh pemerintah Israel, terlebih di tengah tekanan ekonomi yang sedang melanda sejumlah negara akibat perlambatan pertumbuhan global, inflasi, serta krisis energi.
Konflik ini juga dikhawatirkan akan memperburuk kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah serta memengaruhi kestabilan pasar global, termasuk harga minyak dunia yang kerap merespons cepat terhadap ketegangan bersenjata.
Sejumlah analis menilai bahwa jika eskalasi konflik berlanjut, bukan tidak mungkin dampaknya akan terasa pada ekonomi global secara lebih luas, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penguatan regulasi ekonomi dalam negeri, termasuk optimalisasi penerimaan pajak dari sektor digital, menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketahanan fiskal nasional di tengah ketidakpastian global.[]
Putri Aulia Maharani