JAKARTA – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan bahwa ia akan melakukan kunjungan resmi ke Moskow pada Minggu (22/6) guna bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lawatan tersebut dilakukan menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir Iran.
“Saya akan ke Moskow sore ini,” ujar Araghchi saat menghadiri pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP.
Ia menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk melakukan “konsultasi serius” dengan Presiden Putin terkait perkembangan terbaru di kawasan, khususnya menyangkut eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Serangan udara yang diluncurkan Washington baru-baru ini telah memicu kemarahan Teheran. Tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan kedaulatan suatu negara. Menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang meminta Iran untuk menyerah dan kembali bernegosiasi, Araghchi menyebut permintaan itu “tidak relevan”.
“Amerika Serikat telah mengkhianati jalur diplomasi. Saat ini mereka memaksakan hasil negosiasi sambil mendukung rezim genosida Israel dalam melancarkan perang ilegal terhadap kami,” kata Araghchi.
Ia menegaskan bahwa Teheran tidak menolak diplomasi, namun menilai pendekatan AS yang disertai serangan militer sebagai bentuk penghinaan terhadap proses negosiasi.
“Dunia harus tahu bahwa kami masih berpegang pada diplomasi, tetapi kami diserang. Mereka bukan pihak yang sungguh-sungguh berdiplomasi. Mereka hanya memahami bahasa ancaman dan kekerasan,” ujar diplomat senior itu.
Menurut Araghchi, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan adalah pelanggaran besar terhadap norma internasional. Ia menyebut tindakan itu sebagai “pukulan telak terhadap perdamaian dan stabilitas dunia”.
Lebih lanjut, Araghchi menyatakan bahwa Iran akan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya dengan segala cara yang diperlukan untuk menanggapi agresi dari Amerika Serikat.
Sebagai langkah diplomatik, Araghchi telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar sidang darurat. Ia mendorong agar lembaga tersebut mengutuk secara tegas tindakan yang disebutnya sebagai “kejahatan agresi militer” oleh Washington dan meminta pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran Piagam PBB serta prinsip-prinsip hukum internasional.[]
Putri Aulia Maharani