JAKARTA — Pemerintah Israel mengklaim telah membongkar jaringan militan Hamas yang disebut-sebut tengah bersiap melancarkan serangan di wilayah Tepi Barat. Berdasarkan laporan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, sebanyak 60 orang ditangkap dalam operasi besar yang berlangsung di kota Hebron, kawasan Tepi Barat yang masih diduduki Israel.
Dalam pernyataan resminya, Shin Bet menyatakan bahwa operasi gabungan yang dilakukan bersama militer dan kepolisian tersebut merupakan yang terbesar dalam satu dekade terakhir di wilayah tersebut. Operasi selama tiga bulan itu disebut berhasil membongkar struktur organisasi Hamas yang dinilai kompleks dan berkapasitas besar.
“Pimpinan Hamas berusaha merekrut, mempersenjatai, dan melatih anggota tambahan di wilayah Tepi Barat untuk melancarkan serangan bersenjata dan pengeboman terhadap sasaran Israel,” demikian keterangan Shin Bet, dikutip dari kantor berita AFP pada Minggu (29/6).
Badan keamanan itu juga menyebutkan bahwa terdapat 10 sel militan yang telah teridentifikasi. Dakwaan atas tuduhan terorisme kini sedang disiapkan terhadap para tersangka. Namun hingga kini, pihak Hamas belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi tudingan tersebut.
Di tengah operasi militer tersebut, kebijakan Israel terhadap warga sipil Palestina kembali menuai kecaman. Pemerintah Israel dilaporkan mengeluarkan perintah pembongkaran terhadap 106 rumah dan bangunan di kamp pengungsi Tulkarm dan Nur Shams. Penghuni diimbau untuk mengevakuasi barang-barang mereka setelah rumah-rumah itu ditandai sebagai target dalam peta militer.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berdalih bahwa pembongkaran dilakukan demi “kepentingan militer”, sebagaimana dilaporkan oleh Middle East Eye (MEE). Namun, tindakan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi warga sipil dan bagian dari kebijakan represif Israel di wilayah pendudukan.
Di sisi lain, pemerintah Israel juga menyetujui perluasan besar-besaran permukiman Yahudi di Tepi Barat. Menurut organisasi pengawas permukiman Peace Now, keputusan ini mencakup pembangunan 22 permukiman baru—angka yang disebut sebagai ekspansi terbesar sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo pada 1990-an.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Mereka menyebut bahwa ekspansi tersebut mencakup pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya telah ditarik oleh Israel sendiri, yang kini diklaim kembali melalui keputusan kabinet keamanan terbaru.
Langkah tersebut dinilai semakin memperkeruh situasi di Tepi Barat dan memperburuk prospek perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina, terutama di tengah upaya gencatan senjata yang masih rapuh.[]
Putri Aulia Maharani