JAKARTA — Pemerintah Kanada memutuskan untuk mencabut kebijakan pajak atas layanan digital sebagai langkah strategis menjelang pembentukan kesepakatan dagang yang lebih komprehensif dengan Amerika Serikat. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk kompromi untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral di tengah upaya kedua negara menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan saling menguntungkan.
Pencabutan pajak tersebut diumumkan secara resmi dalam momentum penting menjelang dimulainya kembali pembahasan kerja sama dagang lintas batas antara kedua negara. Kanada, yang sebelumnya telah memberlakukan tarif khusus terhadap sejumlah layanan digital asing demi menjaga kepentingan pelaku usaha domestik, kini bersikap lebih terbuka demi kepentingan jangka panjang hubungan dagang dengan mitra utamanya, Amerika Serikat.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa Ottawa mulai merespons tekanan dari Washington yang sejak lama menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pajak digital yang dianggap merugikan perusahaan-perusahaan teknologi asal AS. Sejumlah raksasa digital seperti Google, Meta, dan Amazon diketahui termasuk dalam pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Kebijakan ini menjadi sorotan utama dalam program Manufacture Check yang disiarkan CNBC Indonesia pada Senin (30/6/2025). Dalam program tersebut, analis perdagangan internasional menilai bahwa Kanada tengah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal untuk menghindari potensi gesekan dagang dengan AS. Selain itu, keputusan ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa Kanada mendukung arah negosiasi multilateral yang lebih adil dan inklusif dalam bidang ekonomi digital.
Meskipun menuai respons positif dari pelaku industri teknologi, keputusan pencabutan pajak digital ini juga menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pebisnis lokal. Mereka menganggap, tanpa adanya perlindungan fiskal, perusahaan teknologi raksasa dari luar negeri akan mendominasi pasar dan mempersempit ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha digital dalam negeri.
Kendati demikian, pemerintah Kanada menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang lebih luas, sekaligus bentuk komitmen terhadap reformasi perdagangan digital global. Pemerintah berharap, pendekatan yang lebih kooperatif ini akan membuka peluang baru dalam kerja sama teknologi dan investasi lintas negara.[]
Putri Aulia Maharani