PARLEMENTARIA – Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meringankan beban biaya pendidikan tinggi mulai menuai pertanyaan serius terkait aspek transparansi. Salah satu kritik tegas datang dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Nurhadi Saputra. Ia menilai bahwa pembentukan tim transisi dalam program ini masih minim keterbukaan informasi.
Nurhadi mengaku prihatin karena hingga saat ini DPRD belum menerima informasi resmi mengenai siapa saja pihak yang duduk dalam tim transisi tersebut. Padahal, tim itu disebut-sebut memiliki peran strategis dalam mengatur seluruh tahapan pelaksanaan Gratispol. “Kami dengar ada tim transisi yang mengurus teknis program ini, tapi kami di DPRD bahkan tidak tahu siapa mereka. Kami berharap gubernur membuka komunikasi yang lebih baik agar tidak ada kebingungan, baik di tingkat internal pemerintah maupun masyarakat luas,” ungkap Nurhadi kepada awak media, di Samarinda, Jumat (07/06/2025).
Menurut Nurhadi, ketidakjelasan struktur dan mandat tim transisi bisa memunculkan keraguan publik terhadap kesiapan teknis Gratispol. Ia menegaskan, transparansi dalam penyusunan kebijakan publik adalah syarat mutlak agar masyarakat percaya program ini benar-benar dapat dijalankan secara adil dan profesional. “Kalau timnya saja tidak diumumkan secara terbuka, bagaimana masyarakat bisa yakin prosesnya kredibel?” katanya.
Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan teknis yang rinci mengenai kriteria penerima bantuan, terutama mahasiswa aktif yang kini tengah menempuh semester dua hingga delapan. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat kesan bahwa komunikasi pemerintah daerah kepada publik belum optimal.
Nurhadi berharap sebelum program Gratispol resmi dilaksanakan, seluruh komponen pelaksana, termasuk susunan tim transisi, harus diumumkan secara terbuka agar tidak memicu prasangka atau kesalahpahaman di masyarakat. “Jangan sampai masyarakat terlanjur berharap, namun implementasi tidak siap. Karena bagi pemerintahan, kepercayaan publik adalah modal utama sebuah program bisa berhasil,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD siap mendukung program yang berpihak kepada rakyat kecil, asalkan mekanisme perencanaan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. “Program sebesar ini tidak bisa hanya mengandalkan niat baik. Harus ada aturan yang mengikat, tim yang jelas, dan informasi yang mudah diakses publik,” ujar Nurhadi. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna