PARLEMENTARIA – Proses balik nama kendaraan bermotor milik perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menemui banyak kendala, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Guntur menilai praktik penggunaan kendaraan berpelat nomor luar daerah menjadi salah satu penyebab kebocoran potensi pajak yang seharusnya bisa menopang pembangunan daerah.
“Saya minta perusahaan di Kaltim membalik nama kendaraan ke KT (nomor polisi untuk kendaraan bermotor registrasi di Kaltim), sehingga pajak kendaraannya masuk ke pendapatan daerah Kaltim. Sekarang masih banyak ditemukan kendaraan operasional berbagai perusahaan yang beroperasi di Kaltim nomornya dari luar daerah, membayar pajak kendaraan di daerah asal nopol (nomor polisi) kendaraan itu, bukan di Kaltim,” ujarnya di Samarinda, belum lama ini.
Ia menjelaskan, selain persoalan kesadaran perusahaan, masih banyak pelaku usaha yang menilai proses balik nama kendaraan sebagai prosedur yang memakan waktu dan biaya tambahan. Situasi ini menyebabkan kendaraan operasional tetap terdaftar di daerah asal, meskipun aktivitas sehari-harinya berada di Kaltim.
Guntur menyebut persoalan ini tidak hanya terkait administrasi, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan infrastruktur jalan yang digunakan kendaraan berat perusahaan. “Karena itu juga untuk memperbaiki jalan. Pajak kendaraan bermotor itu manfaatnya ke sana. Jadi kalau mereka balik nama ke KT, itu membantu pembangunan di sini. Pemerintah daerah bisa memperbaiki jalan dengan lebih maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, Komisi II DPRD Kaltim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan melakukan langkah aktif, termasuk kunjungan lapangan untuk memastikan data kendaraan dan potensi pajak dapat terverifikasi secara detail. “Rencananya kita akan kunjungan lapangan, mencoba memaksimalkan itu. Karena banyak pendapatan, terutama dari alat berat dan yang lainnya, yang belum terdata optimal,” katanya.
Guntur optimis jika proses balik nama kendaraan bisa dilaksanakan lebih serius, pendapatan daerah akan meningkat signifikan. Dengan demikian, anggaran yang terkumpul bisa digunakan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang rusak akibat mobilitas kendaraan operasional perusahaan. “Saya berharap ini bisa lebih maksimal. Kalau memang itu berjalan baik, insya Allah kita bisa memperbaiki jalan lebih bagus lagi,” pungkasnya. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna