PARLEMENTARIA — Guna memperkuat kesiapan dalam menghadapi kompleksitas pembangunan lima tahun ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Jumat (13/06/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi legislatif dalam merespons tuntutan pembangunan yang semakin dinamis, khususnya menyongsong peran strategis Kaltim sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bimtek ini dimanfaatkan sebagai sarana penguatan kapasitas serta pendalaman kebijakan publik bagi para anggota legislatif, dengan fokus pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Proses ini krusial karena akan menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang membuka kegiatan ini, menggarisbawahi pentingnya membangun relasi produktif antara legislatif dan eksekutif. Dalam sambutannya yang disampaikan secara hangat dan komunikatif, Ekti menyampaikan, “Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial. Ini bukan hanya soal komunikasi kelembagaan, tetapi menyangkut keberhasilan kita dalam menghadirkan kebijakan yang solutif, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.”
Dalam sesi materi, Fernando H. Siagian dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menekankan pentingnya penyusunan RPJMD yang berbasis data valid dan analisis kebijakan yang tajam. “RPJMD bukan sekadar formalitas dokumen. Ia adalah kompas pembangunan lima tahunan. Penyusunannya harus didasarkan pada data yang valid, kajian mendalam, serta evaluasi terhadap periode sebelumnya,” ujarnya.
Fernando juga menegaskan peran DPRD dalam memastikan RPJMD mampu mendorong keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia mengingatkan bahwa sinkronisasi lintas dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMN, dan RPJPN menjadi kunci menghindari tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.
Melalui forum ini, DPRD Kaltim tidak hanya membekali diri dengan pengetahuan teknis, tetapi juga memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menavigasi arah pembangunan ke depan. Dengan landasan perencanaan yang matang, diharapkan para legislator mampu menjadi aktor utama dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna