PARLEMENTRIA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus memperkuat peran sosial lintas agama melalui program afirmatif yang menyasar penjaga rumah ibadah dan guru agama dari berbagai latar belakang kepercayaan. Dalam seremoni yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kutai Barat, Sabtu (21/06/2025), ribuan penerima manfaat menerima apresiasi dalam bentuk program Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi, serta insentif sosial (Jospol).
Program ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok akar rumput, yang selama ini kerap luput dari perhatian. Sebanyak 3.405 penerima manfaat berasal dari komunitas lintas agama: 2.699 umat Islam, 541 Kristen, 146 Katolik, 22 Buddha, 19 Hindu, dan 15 Konghucu. Komposisi ini menjadi cerminan komitmen inklusif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama melalui kehadiran negara yang adil dan merata.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun keadilan sosial di Kaltim. “Ini bukan hanya seremonial belaka, tapi wujud komitmen kami untuk memastikan program ini berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi para guru agama dan penjaga rumah ibadah yang merupakan pilar penting dalam menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Ekti usai acara.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus mendorong penguatan regulasi, agar program seperti Gratispol dan Jospol tidak berhenti sebagai inisiatif musiman, melainkan menjadi kebijakan permanen yang dijamin oleh perangkat hukum daerah. “Dengan regulasi yang kuat, kita pastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan daerah yang permanen, bukan program sementara yang hanya hadir sesaat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut menyampaikan apresiasi atas peran strategis para guru agama dan penjaga rumah ibadah dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis. Menurutnya, keberadaan mereka merupakan fondasi penting dalam merawat nilai-nilai toleransi di tengah keberagaman Kaltim.
“Penghargaan ini adalah bentuk nyata perhatian kita terhadap mereka yang selama ini menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian antarumat beragama. Kami berharap program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang kepercayaan. Prinsip keadilan sosial, menurutnya, harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan daerah. “Semua elemen masyarakat berhak merasakan kehadiran negara, apa pun latar belakang agamanya. Ini adalah bentuk keadilan sosial dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya,” tutup Ekti.
Program Gratispol dan Jospol menjadi cermin upaya kolektif untuk membangun Kaltim yang lebih inklusif dan harmonis, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi utama. Melalui dukungan konkret terhadap pilar-pilar keagamaan, Kaltim menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kehidupan beragama yang rukun dan setara di tengah masyarakat yang beragam. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna