PARLEMENTARIA – Pentingnya profesionalisme dan sertifikasi resmi bagi setiap insinyur yang terlibat dalam sektor konstruksi di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali ditegaskan. Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Kaltim, Sapto Setyo Pramono, saat menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja (Raker) Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (DPD HPJI) Kaltim 2025 di Samarinda, Sabtu (19/07/2025).
Dalam forum yang berlangsung di Hotel Mercure, Sapto menyampaikan bahwa setiap lulusan teknik yang hendak terjun dalam dunia konstruksi wajib mengantongi sertifikasi insinyur. Legalitas ini menurutnya bukan sekadar formalitas, melainkan syarat utama untuk menjamin kualitas pekerjaan konstruksi sekaligus melindungi masyarakat.
“Bahwa kami ini menaungi juga HPJI, jadi semua insinyur itu naungannya adalah PII sesuai dengan undang-undang, sehingga wajib memberikan pemberitahuan pentingnya sertifikasi insinyur, karena ini bagian yang tidak terpisahkan ketika dia mau melakukan praktek,” ujar Sapto, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim.
Sapto menegaskan bahwa kewajiban memiliki sertifikasi bukan hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang, melainkan sebagai standar profesi yang harus dijaga. Ia menilai, insinyur profesional bertanggung jawab penuh terhadap kualitas infrastruktur yang dibangun, termasuk dalam proyek jalan dan jembatan.
Bukan hanya aspek konstruksi fisik, Sapto juga mengingatkan pentingnya infrastruktur sebagai faktor penggerak perekonomian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Infrastruktur yang baik bukan hanya mempercepat pergerakan barang dan orang, tapi juga memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang usaha,” katanya.
Sebagai organisasi resmi di bawah PII, Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) disebut Sapto memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu sektor jasa konstruksi di Kaltim. Menurutnya, HPJI tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya para profesional di bidang jalan dan jembatan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi nyata dalam seluruh tahapan pembangunan infrastruktur.
“HPJI memiliki kapasitas besar untuk memberikan kontribusi nyata baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga evaluasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltim,” tutur Sapto.
Lebih lanjut, ia menyebut forum seminar nasional dan rapat kerja yang digelar HPJI Kaltim sebagai momentum penting untuk membahas berbagai tantangan aktual dalam sektor konstruksi. Isu seperti percepatan pembangunan, pengendalian mutu proyek, hingga keberlanjutan fungsi infrastruktur menjadi topik yang dibahas dalam forum ini.
“Seminar Nasional dan Raker DPD HPJI Kaltim sangat penting dan relevan, untuk membahas isu-isu kunci yang selama ini menjadi tantangan yang dihadapi bersama. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan dan jembatan, hingga ke persoalan pemeliharaan infrastruktur agar tetap fungsional dan berkelanjutan,” jelas Sapto.
Ia berharap forum ini mampu menghasilkan rumusan solusi konkret yang dapat segera diimplementasikan, sehingga setiap proyek konstruksi di Kaltim tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami percaya, melalui seminar dan raker ini, menjadi ruang produktif untuk bertukar pikiran, menemukan solusi, dan merumuskan rekomendasi strategis, sehingga lahir berbagai rekomendasi dan solusi konkret yang bisa menjadi pijakan bersama dalam menyusun arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke depan di Kaltim,” ujarnya.
Sebagai penutup, Sapto mengingatkan pentingnya kolaborasi yang erat antara organisasi profesi seperti HPJI dan PII dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. []
Penulis: Muhamamddong | Penyunting: Agnes Wiguna